Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Bitung

5 Parpol di Bitung belum Masukkan LPJ 2010 dan 2011

Aldy Monareh   |   5 Desember 2011 – 20:51 WITA

Bitung, MTC – Sedikitnya Lima Partai Politik (Parpol) yang memiliki keterwakilan di DPRD Kota Bitung, kabarnya hingga kini belum memasukkan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan penggunaan dana bantuan Parpol tahun 2010 dan 2011, kepada pemkot Bitung. Kelima partai politik itu masing-masing Partai Kedialan dan Persatuan Indonesia (PKPI), partai Golkar, Barnas, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bintang Reformasi (PBR).
Informasi yang dirangkum menyebutkan bahwa hal ini merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ketika melakukan pemeriksaan keuangan pada akhir tahun ini. Dimana bantuan dana Parpol tahun 2010 untuk PKPI sebesar Rp 113.242.752, PAN Rp 37.107042, Partai Barnas Rp 15.931.104, dan PBR Rp 7.959.210. serta Partai Golkar sebesar Rp 73.649.640 dengan total keseluruhan 174.240.108, belum dipertanggungjawabkan penggunaannnya.
Sementara pada tahun 2011 ini juga kabarnya, ditemukan hal yang sama oleh BPK , Lima Parpol yang sama juga didapati belum mempertanggungjawabkan penggunaannnya ke Pemkot Bitung melalui APBD, kelima parpol itu adalah PKPI sebesar Rp 94.2242..752, Partai Golkar sebesar Rp 73.649.640, Partai Barnas Rp 15.931.104, serta PAN sebesar Rp 37.107.042, PBR sebessar Rp 7.959.210 dengan total bantuan keseluruhan 228.889.754.
Kepala Bagian Keuangan Pemkot Bitung, Frangky Sondakh , ketika dimintai keterangannya tidak menampik jika ada 5 parpol yang belum memasukan pertanggungjawaban dana bantuan parpol pada tahun 2010 dan 2011 ini.
“Tim verifikasi Parpol merupakan kewenangan Kesbangpol dan linmas,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Bitung, Jefrry Sondakh ketika dikonfirmasi melalui Sekretaris Badan Kesbangpol dan Linmas, Give Mose juga tidak menampik akan hal tersebut. Hanya saja menurut Mose bahwa verifikasi dan pemeriksaan dilakukan langsung kepada pengurus parpol oleh tim verifikasi dalam hal ini BPK,
“Kami tidak mengetahui secara mendetail, Kesbangpol dan Linmas hanya membantu memfasilitasi parpol untuk mempertanggungjawabkan dana bantuan tersebut. sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan dari UU Nomor Tahun 2008 yang kemudian ditindaklanjuti dalam PP Nomor 5 Tahun 2009 serta tatacaranya diatur dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2009,” tuntasnya. (lou)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading