Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Pemerintahan

Besok, Pemprov Sulut Gelar Rakorev Kepegawaian

Tonny Sumakul   |   25 Juli 2012 – 19:43 WITA
Kepala BKD Sulut

Kepala BKD Sulut, Roy Tumiwa MPd

MANADO, (manadotoday.com) – Guna menjawab tantangan era globalisasi yang sarat persaingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga pencapaian efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) melalui Badan Kepegawai Daerah (BKD), akan menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Kepegawaian, Kamis (26/7) besok.

Menurut  Kepala BKD Sulut Marhaen Roy Tumiwa, M.Pd, rakorev ini sebagai langkah dalam menyatukan persepsi, tentang penataan manajemen kepegawaian.

“Rakorev ini akan dihadiri seluruh Kepala SKPD, Sekretaris dan Kasubag Hukum dan Kepegawaian di lingkup Pemprov Sulut,” ujar Tumiwa, Rabu (25/7).

Kata dia, rakorev ini lagi untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang makin kompleks dan kritis dalam menilai standar pelayanan. Sebab itu, internal kontrol untuk peningkatan kualitas profesionalisme PNS, sudah sangat mendesak.

‘’Ini juga sebagai langkah terus mempersiapkan PNS yang dapat menata manajemen kepegawaian, serta menyiapkan kompetensi dan pola karir bahkan sampai pada masalah kesejahteraan,’’ terang Tumiwa.

Lanjutnya mengatakan, perlu diakui jika sampai saat ini, masih ada PNS kurang paham dengan tugas yang harus dilaksanakan. Selain itu, kehadiran PNS di kantor hanya sebatas rutinitas pekerjaan, tanpa mampu berinovasi dan berkarya secara maksimal.

‘’Padahal di setiap kesempatan pak Gubernur dan Wakil Gubernur selalu mengingatkan PNS, agar semakin kreatif dan berinovasi,’’ tukasnya seraya menambahkan jika sepenuhnya juga kesalahan mungkin buka hanya terletak pada PNS yag bersangkutan, namun bisa saja karena lemahnya sistem yang ada.

“Atas dasar itulah akan dilaksanakan evaluasi manajemen kepegawaian. Salah satunya mengacu pada Peraturan Gubernur Sulut nomor 33 tahun 2012, tentang pedoman pengangkatan PNS dalam jabatan struktural,” lanjut Tumiwa.

Ditambahkannya, dalam Pergub Sulut nomor 33 tahun 2012 itu, sudah diatur norma pengangkatan PNS di jabatan struktural, secara sistematik dan terukur. Harapannya, kedepan akan mampu menampilkan sosok pejabat struktural yang professional, juga berfungsi sebagai pemersatu serta perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Namun, dalam pengangkatan pejabat struktural, tentunya akan memperhatikan perkembangan dan intensitas tuntutan keterbukaan, demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup,’’ pungkasnya. (ton)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading