Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Pemerintahan

BKD Sulut Siap Sosialisasikan Jabatan Penerjemah di Kabupaten/Kota

Staff Manado Today   |   19 April 2011 – 19:11 WITA

Manado Today – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Drs Roy Tumiwa Mpd mengatakan, pihaknya siap untuk menindaklanjuti mengenai sosialisasi jabatan penerjemah di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sulut.Disampaikannya, seperti yang diingatkan oleh Deputi Naskah dan Penerjemah Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg) RI Kiagus Usman, dan Direktur Jabatan Karir Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Yulianus Tandi dalam sosialisasi yang dilaksanakan di Pemprov Sulut, jabatan penerjemah ini, tak kalah penting dengan jabatan struktural lainnya. Untuk itu, dalam waktu dekat ini, sosialisasi jabatan penerjemah akan diteruskan ke seluruh Kabupaten/Kota di Sulut.

“Kami akan lakukan sosialisasi jabatan penerjemah ini, sebagai fungsi mendampingi Kepala daerah yang melakukan tugasnya, sehingga terjadi komunikasi yang lebih baik,” kata Tumiwa, Selasa (19/04/2011).

Lanjutnya mengatakan, memang di Sulut sendiri, jabatan fungional terisi sebanyak 97 jabatan yang terbagi di 15 Kabupaten/Kota. Untuk itu, salah satu tindaklanjut dari sosialisasi ini, pihaknya bersama Kabupaten/Kota, akan melakukan evaluasi, serta melihat kebutuhan jabatan fungsional agar lebih tertata dengan baik.

“Nantinya seluruh jabatan fungsional seperti penerjemah ini, akan kami evaluasi bersama pihak Kabupaten/Kota,” pungkasnya. (ton)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

One Response »

  • vanderina mengatakan:

    “penerjemah” dalam berita tsb di atas scopenya sangat luas, [mungkin] salah satunya adalah penerjemah ‘bahasa’ PP dan SK Menteri mengenai Kepegawaian (PNS) dan semoga ke depannya, pejabat penerjemah mampu menerjemahkan ‘bahasa’ peraturan pemerintah dan SK menteri tersebut dengan baik dan benar kepada kepala daerah serta dapat dimengerti dan dipahami oleh jajaran PNS.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading