Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Pemerintahan

BKDD Analisa Kebutuhan PNS di Sulut

Staff Manado Today   |   2 Agustus 2011 – 20:17 WITA

Manado Today – Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Provinsi Sulawesi Utara akan menganalisa kebutuhan pegawai negeri sipil 2011 untuk memastikan dan menyesuaikan dengan kuota yang akan diterima.

“Semuanya harus melalui proses analisa yang cermat sehingga proporsinya tepat, tidak kelebihan atau kurang,” kata Kepala BKDD Sulut Drs Roy Tumiwa MPd di Manado.

Ia mengatakan, seharusnya jumlah PNS yang pensiun sebanding dengan yang direkrut.

“Pada 2011 BKDD memastikan jumlah PNS yang memasuki masa pensiun sebanyak 287 orang, tahun depan 289 orang memasuki usia pensiun. Dua tahun berikutnya diproyeksi 274 orang. Total PNS yang masih aktif hingga tahun ini sebanyak 6.115 orang,” katanya.

Menurut dia, sejatinya jumlah yang akan memasuki masa pensiun akan diganti sebanding dengan calon PNS yang akan diterima pada tahun berjalan. “Harapannya seperti itu, tetapi kita masih menunggu,” ujarnya.

Tumiwa menambahkan, Badan Kepegawaian Negara telah meminta kebutuhan PNS 2011, sedangkan BKDD telah mengusulkan sebanyak 287 orang.

Meski demikian, kata dia, sempat tersiar kabar jika pada 2011 diberlakukan moratorium atau penghentian sementara penerimaan calon PNS karena sudah tidak sesuai dengan beban kerja.

“Hitungannya, seorang pejabat struktural di eselon paling bawah membawahi 4 orang staf. Data inilah yang masih kami butuhkan untuk melihat apakah sudah proporsional atau tidak,” katanya.

Ia mengatakan, jika analisa kebutuhan pegawai ini berjalan baik, jumlah dan kompetensi bisa dianalisa. Hal ini akan berdampak pada kualitas pekerjaan serta kompetensi keilmuan apa yang masih dibutuhkan.

“Bisa saja masih ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang butuh tenaga teknis namun belum diakomodasi. Mudah-mudahan tim yang sudah dibentuk akan bekerja maksimal sehingga hasil analisa dapat segera dijelaskan. Dari hasil ini akan dilihat mana SKPD yang butuh tenaga teknis,” katanya.

Sekretaris Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara L Kindangen menambahkan, pemerintah provinsi memang masih kekurangan tenaga akuntan. Tenaga akuntan inilah yang nantinya akan memberi kontribusi pengelolaan keuangan daerah.

“Peran mereka akan ikut menentukan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Ia mengatakan, Sulawesi Utara pada 2011 meraih opini wajar tanpa pengeculian, di sini ada peranan tenaga akuntan.

“Selain di pemerintah provinsi, di kota atau kabupaten tenaga teknis juga masih kurang termasuk yang memegang jabatan struktural,” katanya.(ann/jw)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading