Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Bitung

Boham : Pengalihan Pengelolaan PBB-PP Harus Dikuatkan Dengan Perda Atau Perwako

Aldy Monareh   |   14 Februari 2012 – 12:02 WITA

Bitung, (manadotoday.com) – Dialihkannya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-PP) dari kementerian Keuangan ke Pemerintah Daerah, yang diatur dalam Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, yang efektif dilakukan pada Januari 2012 ini, secara otomatis akan menjadi sumber tambahan PAD seiring pelimpahan kewenangan.
Demikian menurut Ketua Komisi B DPRD Kota Bitung Ronny Boham. Menurut politisi partai Demokrat ini, untuk menguatkan realisasi tersebut berbagai konsep dan kajian harus dikuatkan dengan peraturan daerah dan peraturan walikota, sebagai kekuatan hukum daerah.
”Salah satu yang harus dikuatkan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang masih terlalu rendah,” terang Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Bitung ini.
Lebih lanjut dikatakan, bahwa UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi daerah harus di lakukan karena untuk peningkatan PAD.
”DPRD akan mendorong instansi terkait agar segera menyusun Ranperda tentang PBB untuk kemudian dijadikan Perda sebagai payung hukum,” tutupnya. (lou)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading