Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Pemerintahan

Cari Masukan Tentang HAM, Komite I DPD-RI Dialog dengan Pemprov Sulut

Tonny Sumakul   |   7 Februari 2012 – 19:20 WITA
DPR-RI

Kunjungan Komisi I DPR-RI di Pemprov Sulut

Manado, (manadotoday.com) – Dalam rangka mencari masukan terkait masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah, sembilan anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Selasa (7/2) melakukan dialog dengan Pemprov Sulut.
Pertemuan yang dilaksanakan di ruang Mapaluase kantor Gubernur Sulut itu, menurut Ketua tim, Dani Anwar, wakil rakyat dari DKI Jakarta, yakni menghimpun juga masukan terkait Implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Kunjungan tersebut, diterima Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemprov Sulut, dan sejumlah LSM yang diundang dalam dialog tersebut.
Kansil dalam sambutannya dalam pertemuan tersebut menyampaikan, bahwa Pemprov Sulut sangat memberikan aspresiasi positif atas kunjungan para wakil rakyat dari pusat tersebut.
“Kami menyambut baik akan kunjungan dari Komite I DPD-RI, untuk menampung aspirasi dari Sulawesi Utara (Sulut),” ujar Kansil.
Sementara Ketua Tim, Dani Anwar, mengatakan, dipilihnya Sulawesi Utara sebagai tempat kunjungan, mengingat daerah ini dikenal dengan kerukunan antar umat beragama, dan selalu menjaga kenyamanan dan kemanan lingkungannya.
“Dipilihnya Sulawesi Utara, bukan berarti daerah ini terdapat permasalahan HAM. Namun, karena kami salut akan kerukunan yang tercipta selama ini di Sulawesi Utara,” ujar Anwar.
Sementara Wagub Kansil dalam laporannya, bahwa dalam mengimplementasikan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pemprov Sulut, telah menyusun rencana penguatan penjaminan HAM bagi seluruh masyarakat di Sulut, yang diintegrasikan dalam tugas pokok dan fungsi di SKPD.
“Dalam setiap program pembangunan di SKPD, selalu memperhatikan pemenuhan HAM untuk masyarakat,” kata Kansil.
Selain itu menurut Kansil lagi, pihaknya telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) dengan Komnas HAM. Salah satunya yakni dengan usulan dibukanya kantor perwakilan Komnas HAM di Sulut.
Kunjungan tim Komite I DPD-RI itu, diantaranya, Drs. Abdurrahman, M.AP dari Provinsi Banten, I Wayan Sudirta dari Provinsi Bali, Muhammad Gazali dari Provinsi Riau, Ferry F.X. Tinggogoy dari Provinsi Sulut, Pdt. Dr. Silviana H Pandegiroth M.Th dari Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Ir. Imanuel Babu Eha dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), S.E, dr. Budi Doku dari Provinsi Gorontalo dan Tellie Gozelie dari Provinsi Bangka Belitung. (ton)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

One Response »

  • andry umboh mengatakan:

    GAJI MASUK REKENING ISTRI ADALAH PELANGGARAN HAM
    Baguslah kalau DPD RI mengambil inisiatif untuk menginventarisasi berbagai pelanggaran HAM di negeri ini, khususnya Sulawesi Utara.
    Saya pernah membaca berita bahwa ada beberapa daerah di Sulawesi Utara yang menerapkan kebijakan “gaji suami masuk rekening istri”.
    Dalam pandangan saya, kebijakan ini tidak dapat diterapkan karena nyata-nyata bertentangan dengan HAM, yaitu HAM-nya para pejabat laki-laki, meskipun di lain pihak kebijakan ini berpihak kepada kaum perempuan. Mohon maaf maaf kepada kaum perempuan, namun Law just look the truth. Hukum hanya melihat kebenaran. Artinya secara tegas hukum tidak dapat mentolerir, apalagi berkaitan dengan hal-hal yang paling hakiki.
    Dalam UUD 1945, hak atas pekerjaan merupakan hak azasi manusia, sehingga secara otomatis gaji yang diperoleh seseorang dari pekerjaannya yang sah merupakan juga hak yang azasi. Hal ini mengandung arti bahwa gaji yang menjadi hak seseorang tidak dapat dipindahtangankan dengan aturan apapun di bawah UUD 1945.
    Dengan demikian kebijakan pemkab memasukkan gaji suami yang pegawai ke rekening istrinya adalah inskonstitusional, artinya harus batal demi hukum. Semoga menjadi perhatian bersama.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading