Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Manado

Daerah Perbatasan Masih Butuh Perhatian

Redaksi Manado Today   |   30 Maret 2011 – 09:00 WITA

Manado Today – Sejumlah daerah perbatasan di wilayah utara dan timur Indonesia, kondisinya masih memprihatinkan karena minimnya pembangunan.

Demikian dikatakan Sekretaris Provinsi Sulut SR Mokodongan, mewakili Gubernur Sulut pada Rapat Regional bertajuk “Identifikasi Pengelola Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan”, yang digelar Badan Perbatasan Nasional di Manado, Selasa.

Kegiatan itu juga diikuti para Camat di kawasan perbatasan serta para Pejabat Pengelola Perbatasan berasal dari Provinsi Nangroe Aceh Darusalam (NAD), Riau, Maluku, Papua dan Provinsi Sulut sebagai tuan rumah.

Katanya, daerah perbatasan sangat tertinggal karena selain terpencil dan terbelakang juga terdapat isu politik yang sangat rawan. Hal itu lebih disebabkan karena jaringan telekomunikasi belum menjangkau, terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan darat, udara maupun laut.

Selain itu, umumnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat wilayah perbatasan sangat tergantung pada kondisi alam yang sebagian besar terdiri dari lautan, kurangnya infrastruktur kesehatan dan pendidikan.

Untuk itu, melalui pertemuan atau rapat regional daerah perbatasan, mengharapkan kiranya akan menlahirkan berbagai terobosan penting untuk mewujudkan komitmen dan tekad sama untuk NKRI.

Sekaligus membangun koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program kerja dalam rangka mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, sebagai bagian akselerasi dari pembangun nasional.

Deputi Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Perbatasan Bambang Istjiono mengatakan, salah satu bentuk keseriusan Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ? persoalan pada kawasan perbatasan, adalah dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

“Di mana dalam undang undang itu, salah satu klausulnya memerintahkan dibentuknya Badan Pengelola Perbatasan di pusat dan daerah (Pasal 14),” katanya.

Perintah tersebut ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) yang mempunyai tugas, menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan. (ann/jwt)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading