Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Minahasa Tenggara

Dekab Mitra Minta Salinan Putusan MA

Staff Manado Today   |   28 Juli 2011 – 20:04 WITA

Ratahan Today – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) meminta supaya Pemkab memberikan salinan putusan MA yang mengatur Perda tentang lambang daerah. Ini supaya DPRD memiliki pegangan untuk menjelaskan kepada masyarakat.

Demikian disampaikan Felmy J Pelleng SH, Vocke Ompi, dan Ir Suparti Logor menanggapi keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) RI yang menyatakan bahwa Perda Nomor 19 Tahun 2009 yang mengkomodasi perubahan lambang daerah Kabupaten Mitra.

“Bagaimana kita mau menanggapi hal ini kalau surat dari MA belum ada di tangan. Karena itu diharapkan Pemkab segera memberikan juga salinan putusan MA itu kepada DPRD,” ujar Peleng.

Menurut Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Mitra ini, salinan putusan MA ini juga penting dipegang setiap legislator sebagai dasar dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat.

“Kalau memang betul sudah ada putusan MA, tentu harus kita menghormati, tetapi alangkah baiknya kalau tiap legislator memegang salinan putusan MA itu supaya tidak ragu-ragu ketika memberikan penjelasan apabila nantinya ditanyai konstituen,” urai Ketua Komisi C DPRD Mitra ini. Senada juga dikatakan Logor.

Sementara itu, Vocke yang adalah juga Ketua Fraksi PDIP Perjuangan DPRD Mitra mengungkapkan, pihaknya baru akan menentukan sikap kalau salinan putusan MA sudah dipegang.

“Kita belum bisa bersikap karena belum melihat langsung fisik putusan MA. Kita juga mendapat informasi ini baru dari media,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, MA dalam putusannya bernomor 23P/Hum/2010 tanggal 27 September 2010 menyatakan bahwa Perda Mitra Nomor 19 Ta-hun 2009 tentang perubahan atas perda Mitra Nomor 3 Tahun 2007 tentang bentuk dan penggunaan lambang daerah Kabupaten Minahasa Teng-gara, tetap berlaku. Artinya, lambang daerah pemulihan telah mendapat pengakuan hukum.

Menindaklanjuti hal ini, Sekretariat Daerah telah mengeluarkan surat bernomor 375/SEKR/MT/VII-2011, soal putusan MA ini kepada semua instansi pemerintahan termasuk camat se Mitra supaya dapat disampaikan kepada semua PNS dan masyarakat. (vel)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading