Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Headline, Manado

Dinas PU Provinsi Sulut Dinilai Melanggar Aturan

Aldi Mawitjere   |   22 April 2012 – 10:59 WITA

Terkait Penarikan Retribusi Reklame dan Baliho

 Amos Kenda

Kadis Takot Manado Amos Kenda

MANADO, (manadotoday.com) —Kendati sudah jelas dalam UU RI nomor 38 tahun 2004 tentang pasal 27 ayat 5 tentang pembinaan jalan kota, terkait penarikan retribusi di kabupaten dan kota meski itu di jalan Provinsi atau nasional adalah hak dari pemerintah setempat. Namun menariknya, Dinas PU Provinsi Sulut diduga tetap menarik retribusi tersebut ke pengusaha pemasang reklame/baliho di Manado.Ini terungkap ketika masuk keluhan masyarakat terkait dengan penarikan retribusi yang dilakukan Dinas PU Pemprov Sulut dengan menarik retribusi sebesar Rp10 juta ke Pemkot Manado dan diduga tidak masuk ke kas daerah.

 

Ironisnya, penarikkan retribusi tersebut melalui Seksi Leger Jalan dan Perijinan PU Pemprov Sulut melaksanakan pemungutan retribusi berdasarkan Permen PU nomor 20/PRT/M/2010 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan pasal 5 butir 5 yakni, wewenang Gubernur selaku penyelenggara jalan provinsi dalam pemberian ijin, dispensasi dan rekomendasi untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan provinsi dilasanakan pejabat yang ditunjuk. “Ini ada kwitansi pembayaran yang ditandatangani JS Sondakh selaku kasie Leger Jalan dan Perijinan PU Pemprov Sulut,”ujar warga yang melapor sembari menunjukkan kwitansi pembayaran ke PU Provinsi Sulut tertanggal 31 Januari 2012.

Memang sangat beralasan, ada keluhan dari pengusaha karena pemungutan retribusi yang hanya di taksasi dengan bukti pembayaran melalui kwitansi, tanpa ada perhitungan yang pasti serta setoran tidak masuk dalam kas daerah.

Dikonfirmasi ke Kadis Tata Kota Manado, Ir Amos Kenda, kalau hal ini bertentangan dengan undang-undang RI nomor 38 tahun 2004 tentang jalan pasal 27 ayat 5 tentang pembinaan jalan kota sebagaimana dimaksud pasal 23 meliputi, pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kota, peberian ijin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota.

“Demikian pula berdasarkan UU RI nomor 38 tahun 2004 tentang pasal 27 huruf b disebutkan, pemberian ijin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan dimaksud untuk semua status jalan yang ada di wilayah kota kecuali jalan tol,”jelas Kenda.

Lanjut Kenda, setiap permohonan IMB yang termasuk melalui BP2T diproses oleh Distakot dengan melakukan survey lokasi, perhitungan retribusi, penetapan SKRD serta mengeluarkan rekomendasi diterima/ditolak permohonannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Nanti setelah ada Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), dilakuan setelah perhitungan dan retribusi dilaksanakan berdasarkan Perda tentang ijin lokasi, tata letak ruang bangunan reklame. Para pengusaha atau pemohon pun seringkali sudah menghitung sendiri retribusinya karena telah diatur dalam Perda yang nantinya akanm dimasukan ke kas daerah,”tandas Kenda.(ald)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading