Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Headline, Minahasa Utara

Disnaker Minahasa Utara: Perusahaan Harus Patuhi UMP

Redaksi Manado Today   |   25 Februari 2011 – 12:46 WITA

Airmadidi Today – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Minahasa Utara menghimbau semua manajemen perusahaan di daerah itu agar memberikan hak kepada para tenaga kerja dengan mematuhi pemberian Upah Minimum Provinsi 2011.

Pengawas Ketenagakerjaan Minahasa Utara, Andreas Aeroreng, di Minahasa Utara, Jumat, mengatakan UMP pada prinsipnya memiliki standar yang terdiri dari upah pokok sebesar 75 persen dan 25 persen tunjangan tetap dan UMP Sulawesi Utara diberlakukan sejak Januari 2011 dengan nominal Rp1.050.000.

“Saya menduga masih ada kekeliruan dari pihak perusahaan sehingga masih ada perusahaan yang tidak menggunakan prinsip tersebut. Mereka hanya memberikan upah pokok dan tunjangan tidak tetap, sehingga telah menghilangkan hak pekerja yang 25 persen itu, meskipun ada pekerja yang tidak masuk kerja, sehingga hanya menerima upah dibawah UMR,” ungkapnya.

Dia mengatakan perusahaan harus tahu tunjangan tetap tidak mempengaruhi kehadiran karyawan yang sudah permanen atau sudah menjadi karyawan tetap pada salah satu perusahaan.

“Kalau tunjangan tidak tetap itu berpengaruh pada kehadiran dari karyawan tersebut, namun itu tidak termasuk di UMR. Salah satu contoh, yaitu tunjangan makan atau transportasi itu tidak diberikan hak ketika salah seorang karyawan tidak masuk kerja, namun kalau tunjangan tetap, itu harus diberikan karena sudah termasuk dalam UMP,” ujarnya.

“Jika hal tersebut malah diindahkan pihak perusahaan, pidananya empat Tahun penjara, karena sudah diatur dalam Undang-undang. Empat Tahun penjara akan diberlakukan bagi pihak perusahaan yang tidak melaksanakan peraturan gubernur ini,” tegasnya.

Namun demikian, ujar Andreas, upah tersebut hanya diberlakukan bagi pekerja yang sudah bekerja selama satu tahun. ”Jika ada pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, maka diberlakukanlah `upah sundulan`, sehingga tidak berlaku lagi yang namanya UMP, yang artinya pihak perusahaan harus memperhitungkan masa kerja karyawannya,” ujarnya.

Disinggung soal apakah semua perusahaan di Minahasa Utara sudah melaksanakan peraturan Gubernur mengenai UMP, dia mengatakan pada umunya perusahaan di Minahasa Utara sudah melaksanakannya.

“Kalaupun ada perusahaan yang belum melaksanakan, berarti ada kekeliruan dalam penerapannya, sehingga kami terus mensosialisasikan, untuk diberikan hak kepada karyawan atau pekerja,” katanya. (ant/her)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading