Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Manado

Doing Business Sosialisasi Hasil Survey Sub Nasional di Manado

Aldi Mawitjere   |   1 Maret 2012 – 21:17 WITA

Manado, (mandotoday.com) – Doing Business, mengelar sosialisasi hasil survey sub Nasional yang dilasakanakan di 20 kota di Indonesia, termasuk Kota Manado.. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Peninsula Kamis (01/03/2012), tersebut diikuti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Ariavita Purnamasari, communications analyst International Finance Corporation (IFC), kepada sejumlah wartawan mengatakan bahwa hasil surveinya ada tiga indikator yang menjadi penilaian untuk Kota Manado. Dimana yang pertama indikator mendirikan usaha, berapa biaya, prosedur dan waktu yang dikeluarkan oleh seorang pengusaha sampai secara sah menjalankan usahanya.
“Jadi pengusaha mendapat ijin usaha, kemudian pekerjanya terdaftar di depnaker seperti aturan pemerintah. Nah, untuk indikator itu Manado mendapat urutan 20 dari 20 kota yang diukur,”ujarnya.
Lanjutnya, untuk indikator kedua yakni ijin mendirikan bangunan. Dan asumsi yang dipakai Doing Business, ketika seorang pengusaha akan membuat gudang ukurannya 1300 meter persegi dua lantai diatas tanah 992 meter persegi, berapa biaya, waktu dan prosedur yang harus mereka keluarkan?
“Untuk pengeluran ijin itu Manado mendapat urutan ke 18 dari 20 kota yang kami ukur. Sedangkan untuk indikator ketiga adalah pendaftaran properti. Ketika seorang pengusaha ingin menjual propertinya, tanah dan bangunan kepada pembeli lainnya, perusahaan juga berapa prosedur dan biaya yang harus mereka lalui. Nah indikator ini Manado berada di urutan 15 dari 20 kota, namun itu secara gamblang atau secara umum”jelasnya.
Lebih jauh dikatakannya, jika dibandingkan dengan kota Yogyakarta yang terbaik, hanya memerlukan 8 prosedur, namun untuk Kota Manado teradapat 11 prosedur. Jadi harusnya ada tiga prosedur yang harus diefisienkan.
“Hanya saja kekurangan ini ternyata telah diperbaiki dan sudah berlaku, namun pada waktu itu tidak ditanggapi jadi tidak terekam. Begitu pula dengan surat keterangan domisili di beberapa kota di Indonesia sudah tidak diperlukan lagi. Dan ini ada enam kota termasuk Kota Manado yang seharusnya sudah tidak perlu. Ada pula, prosedur yang hanya berada di Manado yakni harus memiliki papan nama reklame terlebi dahulu baru kemudian mendapatkan NPWPD atau pun SIUP. Jadi penambahan prosedur itu harusnya tidak perlu sehingga porsesnya tidak efisien,”jelasnya.
Ditambahkannya, seharunya yang menjadi anjuran sebagaimana undang-undang nomor 28 tahun 2009 dilihat kembali semua izin di daerah. Ketika sudah tidak efisien dan tidak diperlukan lagi itu yang didorong oleh pemerintah pusat.(ald)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading