Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Berita Pilihan, Headline, Tomohon

DPP PD Diduga Ajukan Permohonan Penundaan Pelantikan Epe-Eman

Redaksi Manado Today   |   6 Desember 2010 – 22:55 WITA

Tomohon Today – Proses pelantikan Jefferson SM Rumajar SE dan Jimmy F Eman SE Ak, saat ini terkesan masih dihalang-halangi oleh pihak lawan saat bertarung di Pilkada Kota Tomohon beberapa waktu silam.

DPP Demokrat

kutipan surat

Dugaan ini dikuatkan  dengan keluarnya surat permohonan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) kepada Menteri Dalam Negeri, melalui  Tim Advokasi yang membela pasangan Linneke S Watoelangkow dan Ir Jimmy Wewengkang, dengan Surat Permohonan bernomor 024/DA & BH/DPP PD/XI/10 dan intinya meminta agar pelantikan Walikota dan Walikota Tomohon ditunda.

Epe-Eman

Epe-Eman

Dapat dikutip bunyi surat tersebut berbunyi : Perlu kami sampaikan bahwa telah terjadi ketidakadilan terhadap putusan perkara Mahkamah Konstitusi bernomor 137/PHPU.D-VIII/2010. Karena, banyak kecurangan yang sebenarnya dilakukan pasangan Jefferson SM Rumajar SE-Jimmy F Eman selama proses pemilihan walikota dan wakil walikota bersama KPU Tomohon.
Selain itu, DPP Demokrat meminta Pertimbangan karena saat ini calon walikota terpilih Jefferson SM Rumajar SE sedang ditahan atas dugaan korupsi APBD. ”Selama ini tak ada tersangka korupsi yang lolos dari jeratan hukum jika sudah ditangani KPK. Ada dugaan juga biaya kampanye diambil dari dana APBD. Calon wakil walikota terpilih juga menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut,” tulis surat itu lagi.
Pihak DPP Partai Demokrat juga akan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, mereka juga meminta agar jabatan Penjabat Walikota diperpanjang.
DPP Partai Demokrat akan mengajukan Judicial Review tentang Pasal 108 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi ”Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah”.
DPP PD menilai, itu bertentangan dengan UUD RI 1945 pasal 18 ayat (4) yang berbunyi ”Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Surat permohonan tersebut ditandatangani Kepala Biro Pemilukada DPP PD Drs HM Utomo A Karim SH tertanggal 24 November 2010. (ark)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading