Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » DPRD Sulut, Headline

DPRD dan Pemprov Sulut Sepakat Prioritaskan Lima Ranperda

Redaksi Manado Today   |   19 April 2011 – 22:01 WITA

Manado Today – Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulawesi Utara sepakat untuk memprioritaskan pembahasan lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan beberapa waktu lalu, guna dibahas secara bersama pada tahun ini.
“Pemprov Sulut sudah mengusulkan lima Ranperda itu ke DPRD. Untuk membahasnya kita harus menyusun terlebih dahulu Program Legislasi Daerah (Prolegda),” kata Ketua Badan Legislasi DPRD Sulut, Victor Mailangkay, pada Rapat Kerja Badan Legislasi DPRD Sulut, di Manado, Selasa.
Sejumlah Ranperda yang diusulkan di antaranya Pajak Daerah, Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSKD Prof dr Ratumbuysang, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano.
Selain itu, Perubahan atas Peraturan Daerah Sulut Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Provinsi Sulut, Perubahan atas Peraturan Daerah Sulut Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Penelitian Daerah (Bappeda).
Selain itu, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga-lembaga lain di Sulut yang akan mengatur mengenai Perda Badan Pengelolaan Perbatasan, Sekretariat Korpri, serta Perubahan Biro Keuangan menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menurutnya, sebelum membahas secara komprehensif Ranperda itu, harus didahului dengan pembuatan naskah akademik dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder), sehingga ada sinkronisasi dalam satu tujuan.
“Pembahasan Ranperda itu diharapkan segera dibahas bersama, sehingga optimalisasi penerapan bisa dengan cepat dilakukan,” katanya.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD Sulut, Lexi Solang mengatakan, usulan ranperda itu akan dikaji secara bersama dan ilmiah sehingga membawa hasil terbaik baik untuk masyarakat.
Apalagi Ranperda itu menyangkut pajak dan retribusi daerah. Karena ini menyangkut pungutan kepada masyarakat, sehingga harus dibuat secara komprehensif dan tidak mendapat resistensi.
“Ranperda yang diusulkan Pemprov Sulut ada yang pajak dan retribusi serta ada produk yang hanya membutuhkan revisi saja, seperti terkait masalah organisasi pemerintah” kata Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut, Chrestiano Talumepa. (ann/jwt)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading