Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Headline, Totabuan

DPRD Sulut Indikasi Tiga Permasalahan Tapal Batas dengan Gorontalo

Redaksi Manado Today   |   26 Oktober 2010 – 12:59 WITA

Manado Today – Persoalan tapal batas antara wilayah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Provinsi Gorontalo, menurut wakil ketua DPRD Sulut Arthur Kotambunan pada manadotoday Selasa (26/10/2010) terindikasi ada tiga permasalah tapal batas yakni tapal batas antara Bolaang Mongondouw Utara (Bolmut) dan Gorontalo Utara (Gorut), Perbatasan Bolmong Selatan (Bolsel) dan Bone Bolango, sedangkan yang ketiga adalahTaman Nasional Bogani Nani Wartabone.

“Dua persolan perbatasan yakni antara Bolsel-Bone Bolango dan Taman nasional Bogani Nani Wartabone dianggap selesai, sebab telah memiliki tapal batas, sedangkan yang saat ini masih dipersoalkan adalah perbatasan Bolmut dan Gorut dimana terdapat pulau Bongkil yang tetap dipertahankan Gorontalo masuk ke wilayahnya sesuai dengan perhitungan garis pantai,” kata Kotambunan.

Selanjutnya koordinator Komisi I ini menyebutkan, seharusnya persoalan mengani pulau-pulau terluar ini tidak perlu dipersoalkan, sebab sesuai Keputusan Presiden (Kepres) nomor  78 tahun 2005 mengani pulau-pulau terluar, dimana 11 diantarannya masuk ke wilayah Sulut dan pulau Bongkil salah satu diantara 11 pulau yang dimaksud. Bahkan dari sisi sejarah pulau Bongkil termasuk kedalam wilayah kerajaan Kaidipang Bolmut.

“Sudah ada Kepres yang mengatur tentang status pulau Bongkil, namun untuk tidak memperkeruh persoalan, kita telah menyepakati ada tim yang akan melaksanakan langkah konsultasi ke Depdagri terutama ke Dirjen Kesbangpol dan kami serahkan penentuan status pulau itu ke tim yang diketuai Menkopolhutkam,” jelas Kotambunan.

Dipihak lain, ketua Komisi I DPRD Sulut Jhon Dumais menyebutkan setelah ditentukan kepemilikan pulau Bongkil ditentukan, maka status tinggal warga di pulau tersebut tetap seperti semula, tidak ada perubahan. Sebab persoalan ini adalah semata-mata memberikan kepastian pemerintahan mana yang merupakan penentu kebijakan pembangunan, baik perizinan maupun pengembangan di pulau yang luasnya sekitar 6 hekar ini.

“Untuk warga yang berdomisili di Bongkil tidak akan diutak-atik, sebab ini hanya menegaskan kewenagan pemerintahan, terutama perizinan dan kebutuhan pembangunan lainnya di pulau Bongkil,” kata Dumais. (mt)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading