Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Headline, Pemerintahan

DPRD Sulut Nilai Tender Rp 24 M Dinas PU Bermasalah

Redaksi Manado Today   |   25 Agustus 2010 – 23:20 WITA

Manado Today – Rabu (24/08/10) siang tadi, bertempat di ruang rapat III, Komisi III DPRD Sulut menggelar hearing dengan Dinas PU Provinsi Sulut sebagai mitra kerja, terkait pelaksanaan proyek fisik semester I tahun berjalan yang dikelola Dinas PU, serta penggunaan dana Insentif pemerintah pusat yang telah ditenderkan senilai Rp 24.329 Milliar Rupiah.Anggota komisi III Djafar Alkatiri menilai bahwa pelaksanaan tender penggunaan dana insentif pemerintah pusat senilai Rp 24.329 M bermasalah dan tidak aspiratif, karena seharusnya setiap pelaksanaan tender terlebih dahulu dibicarakan dengan DPRD sebagai mitra kerja dinas PU termasuk rincian proyek.
“ Harusnya pelaksanaan tender dilakukan setelah APBD P,karena pelaksanaan tender semestinya terserap dalam APBD,dan semestinya ada Pergub sesuai surat edaran Dirjen Keuangan,” ungkap Alkatiri.
Lanjut dikatakannya bahwa perlu ada langkah –langkah yang harus dilakukan oleh DPRD untuk meminta penjelasan hukum (second opinion) kepada pihak yang lain yang berkompeten karena pelaksanaan tender tidak sesuai mekanisme.
“ Pelaksanaan tender ini bermasalah karena telah melanggar UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah,dan perturan pelelangan yang seharusnya yang di lelang terdapat dalam APBD,serta semua proyek yang ada harus dibicarakan dengan DPRD,”tandas Alkatiri.
Dikesempatan yang sama Djenri Keintjem Sekertaris Komisi III menyoroti pelaksanaan proyek fisik yang di tangani dinas PU dalam semester I tahun berjalan yang dikebut sebelum bulan Agustus ,tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan terkesan asal jadi.
“ Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan cek on the spot ke lapangan untuk melakukan pengecekan proyek mana saja yang dikerjakan asal jadi,”terang Keintjem.
Wakil Ketua Komisi III Edwin Lontoh juga menilai bahwa dinas PU tidak pro aktif dalam menangani proyek, salah satunya adalah proyek Jembatan Malamelebur berlokasi di Sangihe yang sampai saat ini belum tuntas pengerjaannya.
“ Seharusnya Dinas PU harus jemput bola dan pro aktif dalam melaksanakan setiap proyek pembangunan yang ditangani Dinas PU,bukan sebaliknya menunggu bola,” sindir Lontoh.
Dari hasil hearing tersebut Komisi III berkesimpulan,dan merekomendasikan 4 point penting.
1. Bahwa terkait pelaksanaan tender yang telah diumumkan DPRD harus mengadakan second opinion yakni mengubungi atau berkonsultasi dengan dinas yang berkompeten.
2. Sesuai SK Dirjen Keuangan harus di keluarkan Pergub sebelum pelaksanaan tender.
3. APBD P 2010 secepatnya dilaksanakan.
4. Adanya Nomenklatur yang jelas tentang sumber dana tersebut apakah dana tersebut berasal dari DAK ,DAU atau sumber dana yang lain.(lou)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading