Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Advetorial

Hubungan Eksekutif-Legislatif Tomohon Retak di Penghujung Tahun

Redaksi Manado Today   |   31 Desember 2010 – 18:37 WITA

CATATAN AKHIR TAHUN : ARDISON ARDY KALUMATA

TAHUN 2010, kondisi politik dan pemerintahan di Kota Tomohon sepertinya menjadi anti klimax dari tahun-tahun sebelumnya. Momen Pemilihan Kepala Daerah menjadi salah satu pemicu. Betapa tidak, untuk memenangkan jagoannya dalam pemilihan walikota dan wakil walikota, tidak jarang terjadi saling ejek, fitnah serta menjatuhkan kredibilitas pasangan.
Usai pemilihan, di mana penghitungan suaa dilakukan dua kali plus pemilihan ulang di Kelurahan Wailan, giliran kondisi pemerintahan yang mulai goyang. Apalagi, walikota terpilih, Jefferson SM Rumajar SE telah meringkuk di LP Cipinang sebagai titipan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyelewengan APBD.
Puncaknya terjadi di penghujung tahun, di mana pembahasan-pembahasan di dewan tidak lagi dihadiri seluruh fraksi. Fraksi Partai Golkar ngotot tak ikut pembahasan mulai dari pembahasan APBD Perubahan, karena menganggap legalitas sejumlah pejabat di esekutif tidak sesuai. Rolling-rolling yang dilakukan Penjabat Walikota Drs Gerson Mamuaja dinilai menyalahi aturan. Ini diperkuat dengan turunnya SK Mendagri yang menyatakan bahwa pelantikan-pelantikan yang dilakukan batal demi hukum.
Atas dasar itulah sehingga Fraksi Partai Golkar melakukan walk out saat dilaksanakan pembahasan-pembahasan ketika dihadiri para pejabat yang dianggap illegal.
‘’Bukannya kami tidak mau melakukan pembahasan. Sebagai wakil rakyat, tentunya menjadi kewajiban kami untuk membahas kepentingan rakyat. Hanya saja, ada pejabat yang ikut dalam pembahasan, berstatus illegal. Yang kami khawatirkan, ketika dibahas, akhirnya hasilnya illegal karena dibahas oleh pejabat illegal,’’ ujar Hofny S Kalalo SH, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tomohon.
Akhirnya, meski Fraksi Partai Golkar tak ikut pembahasan, APBD Perubahan pun ditetapkan.
Saat akan dilakukan konsultasi ke gubernur, terjadi lagi hal di luar perkiraan. Salah satu pimpinan dewan tak mau menandatangani hasil pembahasan. Ia menyatakan akan bertanda tangan jika diberikan sesuatu. Padahal, satu pimpinan dewan lainnya telah bertanda tangan. Ketua Dewan yang berasal dari Fraksi Partai Golkar memang tak bertanda tangan karena tak ikut membahas.
Karena sama sekali tak mau membubuhkan tanda tangan kalau tidak diberi sesuatu, akhirnya pihak eksekutif mengambil jalan terakhir yakni lewat Peraturan Walikota (Perwako).
‘’Ini terpaksa dilakukan karena salah satu pimpinan dewan sama sekali tak mau menandatangani hasil pembahasan APBDP. Semuanya kami lakukan demi kepentingan rakyat,’’ tukas Pelaksana Tugas (Plt) Sekkot Tomohon Ir Laurens Bulo MSc MM.
Tarik-menarik eksekutif dan legislative juga berimbas pada pembahasan APBD tahun 2011 yang hingga saat ini belum dibahas. Mudah-mudahan, dengan dilantiknya walikota dan wakil walikota definitive tangga 7 Januari nanti, hubungan eksekutif dan legislative bisa kembali membaik. Semoga…!

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading