Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Berita Pilihan, Headline, Pemerintahan

Jabatan Asisten Gubernur, Bupati dan Walikota Terancam Dihapus ?

Tonny Sumakul   |   2 November 2011 – 19:12 WITA

Manado, MTC – Jabatan Asisten Gubernur, Bupati dan juga Walikota, terancam dihapus. Hal itu mencuat dalam rapat koordinasi (rakor) tentang rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Pemerntah Daerah (OPD), yang berlangsung di ruang Huyula kantor Gubernur Sulut, Rabu (2/11/2011).

Gemmy Kawatu

Gemmy Kawatu

Kegiatan yang dipimpin Asisten III bidang Administrasi Umum, Gemmy Kawatu, didampingi Kepala Biro Organisasi, Linda Watania dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Roy Tumiwa, diikuti para Asisten dari Kabupaten/Kota serta Kepala SKPD dilingkup Pemprov Sulut.

Kawatu kepada sejumlah wartawan usai rakor mengatakan, kegiatan pelaksanaan rakor ini dilakukan guna membahas penetapan revisi PP 41 ini, sebab dalam revisi akan dilakukan pemangkasan mata rantai dalam kegiatan pemerintahan, misalnya Asisten ditiadakan lagi, sehingga nantinya Kepala Biro akan ditingkatkan menjadi eselon II A.

“Memang banyak yang menanyakan, kenapa PP ini akan direvisi padahal baru berjalan selama beberapa tahun. Namun, itulah gunanya dilakukan rakor ini, sebab hasilnya akan dibahas nanti dalam Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Nasional,” ujar Kawatu, seraya menambahkan revisi ini dilakukan dalam rangka reformasi kelembangaan dalam kaitan penghematan dan evisiensi.

Ia menyampaikan juga, rencana lain dalam revisi PP ini yakni pembentukan tipe pejabat di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana akan ada penggolongan tipe A dan B. Misalnya, jika dinaikan ke tipe A, maka SKPD yang biasa dinakhodai pejabat eselon IIB akan ditingkatkan eselon II A, begitu juga jabatan eselon III, akan ditingkatkan ke eselon II B. Namun sebaliknya, jika diturunkan ke tipe B, maka SKPD yang dulunya dinakhodai pejabat eselon IIA akan akan diruntukan ke IIB.

“Bukan hanya itu lagi, diusulan dalam rancangan revisi PP ini untuk Kabupaten/Kota yakni penghapusan jabatan Lurah,” kata Kawatu.

Lanjut disampaikan mantan Asisten II Sulut itu, dalam rakor ini juga sekitar 34 rekomendasikan, diantaranya penggolongan tipe jabatan eselon di Kabupaten/Kota, cukup hanya untuk A dan B.

“Namun kami masih akan menyampaikan lagi ke pemerintah pusat, karena mereka yang menentukan,” pungkasya.

Disinggung mengenai penghapusan Assisten, Kawatu enggan berkomentar lebih.

“Itu saya tak akan komentar,” ungkap Kawatu tersenyum. (ton)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading