Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Pemerintahan

Kepala BKN RI Nilai Rolling Pejabat Manado Salahi Aturan

Tonny Sumakul   |   22 September 2011 – 22:20 WITA

Manado Today – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Dr. Edy Topo Ashari, menilai, pelaksanaan rolling pejabat eselon II dilingkup Pemkot manado, memang menyalahi aturan. Pasalnya, rolling yang dilakukan Pemkot manado, tanpa persetujuan Gubernur Sulut.

“Jangankan untuk posisi Sekretaris Daerahnya, mutasi pejabat eselon II juga, sesuai aturan harus ada izin Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,’’kata Ashari,usai peresmian kantor regional IX BKN Sulut, Kamis (22/9/2011).

Disampaikannya lagi, untuk rolling dan non job Pejabat Eselon II di lingkungan Kabupaten/Kota, wajib dikonsultasikan ke Gubernur. Sebab, tanpa dilakukan kosultasi dan menerima persetujuan Gubernur, otomatis pelantikan itu seharusnya tidak boleh dilakukan.

“Tapi banyak Bupati/Walikota tetap melakukan pelantikan, dengan melantik pejabatnya dengan status pelaksana tugas (Plt,red). Plt sendiri, sesuai aturan tak boleh mengambil keputusan,” katanya.

Ashari menilai, memang masalah rolling dilingkup Pemkot Manado, sering terjadi juga daerah lain di Indonesia. Ini disebabkan pemahaman otonomi daerah yang kebablasan, yang berimbas pada PNS. Apalagi, bagi Bupati/Walikota, yang terpilih dari hasil pemilihan langsung, banyak yang merasa punya hak otonom.

‘’Untuk mengangkat dan memberhentikan PNS ada aturannya. Tak boleh semau kepala daerah, apalagi sudah pada tingkatan eselon II,” tukasnya.

Sementara itu, Deputi Bina Kinerja dan Perundang-undangan BKN RI Koesprio Murdono, M.Si, menyampaikan, pelantikan yang terjadi di Pemkot Manado itu, secara aturan tidak sah.

‘’Pelantikan pejabat eselon II di Kabupaten/Kota harus dikonsultasikan pada Gubernur,” katanya.

Ia menambahkan, pihak BKN menghimbau, agar Kepala daerah jangan sering mengangkat pejabat dengan status Plt, karena Plt itu tak dapat mengambil keputusan yang strategis.

‘’Apalagi kalau untuk mengganti posisi Sekda. Itu harus diusulkan dan dikonsultasikan ke Gubernur, disertai alasan-alasan yang tepat,” pungkasnya. (ton)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading