Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Pemerintahan

Komisi II DPR-RI Serap Aspirasi di Pemprov Sulut

Tonny Sumakul   |   18 April 2012 – 20:29 WITA
Komisi II DPR-RI dalam kunungannya di sulut

Pemprov Sulut terima kunjungan Komisi II DPR-RI

MANADO, (manadotoday.com) – Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-RI yang membidangi Otonomi Daerah (Otda), Reformasi Birokrasi, Pemilu dan Pertanahan Agraria, menyerap aspirasi di Pemprov Sulut, Rabu (18/4).
Kegiatan yang dilaksanakan di ruang Mapaluse Kantor Gubernur, delapan wakil rakyat dari pusat itu, diterima langsung Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang (SHS), Sekprov Ir. Siswa Rachmat Mokodongan dan sejumlah pejabat eselon II di Lingkup Pemprov Sulut.
Pada kesempatan tersebut, Ketua rombongan Agun Gunanjar Sudarsa, meminta saran dan masukan dari Pemprov Sulut, terkait kajian untuk merefisi terhadap UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
“Kunjungan kami ini, untuk mencari masukan tentang RUU Aparatur Sipil Negara, melakukan evaluasi pada Daerah Otonom Baru, penerapan e-KTP, pengangkatan tenaga honda, manfaat PNPM Mandiri, dan kunjungan ke BPN Manado,” kata Sudarsa.
Sementara itu, menyambut sambutan ketua rombongan, Gubernur Sarundajang menyampaikan tiga hal penting, diantaranya keberadaan Provinsi Kepulauan yang dinilai harus ada perhatian khusus dari pemerintah pusat, sebab penerapan kebijakan di daerah kepulauan selama ini, berbeda dengan daerah yang sebagaian besar wilayahnya daratan.
“Saya harapkan untuk daerah kepulauan, harus ada penangan ekstra,” tandas Sarundajang.
Kata dia lagi, sebagai Provinsi Kepulauan juga, hendaknya diperhitungan terkait DAK/DAU, sebagai satu kesatuan wilayah daratan.  Hal itu untuk memanfaatkan laut sebagai ruang public, namun harus ditunjang dengan anggaran pembangunan dermaga dan kapal pengangkut.
“Karakteristik wilayah kepulauan, berbeda dengan wilayah daratan. Pasal 40 PP No 55/2005 tentang dana perimbangan, masih terfokus untuk wilayah daratan. Padahal, dalam perhitungan DAU memasukan wilayah laut, karena pada Pasal 18 UU No. 32/2004 menegaskan, daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewengan mengelolah sumber daya di wilayah laut,” terang Sarundajang, seraya menambahkan penambahan 25 persen dari luas wilayah pengelolaan perairan, dinilai belum terasa adil.
“”Saya nilai penambahannya paling tidak 50 persen, dari luas wilayah pengelolaan perairan, untuk peningkatan administrasi pemerintahan,” lanjutnya.
Sementara untuk pelaksanaan Pemilukada menurut Sarundajang, selama ini dinilai banyak menguras anggaran Negara. Artinya, kata Sarundajang, sebaiknya dilaksanakan serentak, untuk pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota, guna penghematan anggaran. (ton)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading