Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Manado

KPK Gelar Sosialisasi Gratifikasi di Pemkot Manado

Aldi Mawitjere   |   4 Oktober 2011 – 18:55 WITA

Manado Today – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (04/10/2011) tadi bertempat di ruang serbaguna kantor walikota Manado, melakukan sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi. Dimana sosialisasi yang disampaikan Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat KPK Harismoyo Retno Hadi dan Direktur Gratifikasi Uding Juharudding terkait pengenalan Undang-undang (UU) RI nomor 20 tahun 2001, tentang Gratifikasi dan kewajiban pelaporannya.

Kegiatan yang dihadiri Wakil Walikota Manado, Harley Mangindaan, Plt Sekda Kota Manado, Drs Arnold Kewas,serta para kepala SKPD di jajaran pemkot Manado.

Retno Hadi dalam sosialisasi tersebut mendapat respon yang luar biasa dari para pejabat. Secara garis besar menyampaikan seluk beluk gratifikasi. Pengertian gratifikasi menurut UU 20/2001, pasal 12B ayat (1), pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

Menurut Hadi, , landasan hukum dan undang-undang mengacu pada pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 UUD 1945, ketetapan MPR RI nomor XI/MPR/1998, tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), UU RI nomor 28 tahun 1999, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, UU RI nomor 30 tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU RI nomor 20 tahun 2001, tentang Gratifikasi dan kewajiban pelaporannya.

‘’Karena itulah UU mengatur tentang gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas kepada pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara,’’ ungkap Hadi.

Dia menambahkan, ada contoh-contoh pemberian atau penerima yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Diantaranya, seorang pejabat negara menerima uang terima kasih dari pemenang tender, istri pejabat memperoleh voucher belanja dan tiket tamasya ke luar negeri, serta mitra bisnis suaminya, seorang pejabat yang baru diangkat memperoleh mobil sebagai tanda perkenalan dari pelaku usaha di wilayahnya, dan seorang petugas perijinan memperoleh uang rokok dari pemohon ijin yang sudah dilayani.

‘’Jadi, seluruh pemberian tersebut diatas, dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, apabila ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dan dengan pejabat yang menerima, dan semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat tersebut,’’ bebernya.

Lenih jauh dikatakannya, KPK RI KPK RI mengedepankan pencegahan dalam gratifikasi. Artinya sangsi atas pelanggaran gratifikasi. Bahkan, dalam pasal 12B ayat (2), adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 milyar. (ald)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading