Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » DPRD Sulut

KPU : Biaya Surat Keterangan Pengadilan Terlampau Mahal

Redaksi Manado Today   |   21 Mei 2011 – 19:16 WITA

Gorontalo Today – Biaya administrasi untuk pengurusan surat keterangan dari Pengadilan negeri, yang menyatakan bahwa anggota penyelenggara pemilu tingkat kecamatan dan desa/kelurahan tidak sedang dalam proses hukum, dinilai terlampau mahal.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo, Salahuddin Pakaya, Sabtu siang bahkan menilai tingginya biaya yang berbeda pada masing-masing Kabupaten dan kota itu sudah tidak wajar.

Di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo misalnya, setiap anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan suara (PPS) dan kelompok petugas pemungutan suara(KPPS) diharuskan membayar biaya administrasi sebesar 75 ribu rupiah.

Sedang di pengadilan negeri Kabupaten Pohuwato, setiap PPK, PPS dan KPPS untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur mendatang, dikenai biaya administrasi sebesar 50 ribu rupiah. “Tertinggi di Pengadilan Limboto, Kabupaten Gorontalo, yakni 100 ribu rupiah,” ujarnya.

Padahal, menurutnya honorarium yang diterima petugas penyelenggara Pilkada itu, tergolong kecil, untuk KPPS, misalnya, hanya sejumlah 300 ribu rupiah.

Pihaknya mempertanyakan bervariasinya biaya pengurusan surat keterangan bebas pidana, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu itu. “Kami sudah menyurat ke pengadilan tinggi Gorontalo, mempertanyakan soal tidak adanya standar biaya administrasi itu, hingga kini belum ada jawaban,” katanya.

Anggota KPU lainnya, Verrianto Madjowa menambahkan, Mahkamah Agung harus turun tangan, menentukan standar biaya pengurusan itu, agar biaya yang dipatok pengadilan tidak terkesan ilegal.

Sebagai panitia Ad hoc yang sifatnya sementara dan berhonor kecil, lanjut dia, seharusnya PPK, PPS dan KPPS hanya dikenai 10 ribu rupiah saja.

“Bisa dibayangkan, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan KPPS dari suatu desa terpencil, untuk medapatkan surat keterangan itu di pengadilan, belum biaya administrasinya, transportasi nya, dan lain sebagainya,” tukasnya.

Padahal menurutnya, peran PPK, PPS dan KPPS, sangat penting dalam penyelenggaraan Pilkada di wilayah itu, yang rencananya akan digelar pada pertengahan November 2011 mendatang. (ant/her)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading