Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Headline, Manado

Leihitu : Penggantian SK Walikota Adalah Kewenangan Lumentut

Aldi Mawitjere   |   27 April 2012 – 09:21 WITA

Terkait SK Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda Kota Manado

Walikota Manado

Walikota GS Vicky Lumentut

MANADO, (manadotoday.com) – Dengan adanya laporan di PTUN dengan nomor 14/G.TUN/2012/PTUN.Mdo oleh Paskalis Mitakda mendapat tanggapan dari pihak Pemerintah Kota Manado dalam hal ini kuasa hukumnya yakni Hanny Leihitu dan Franklin Montolalu.Menurut Hanny Laihitu, laporan Paskalis soal Surat Keputusan (SK) Nomor 15 tahun 2012 tentang Komite Gelanggang Pemuda Kota Manado tertanggal 9 Februari 2012 tak boleh dicabut ataupun ditunda pelaksanaannya.

“Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Manado GS Vicky Lumentut adalah kewenangan penuh dari Walikota,” ungkap Leihitu yang didampingi Kabag Hukum Donal Supit SH dan juga Kabag Humas dan Protokoler Pemkot Manado Drs Soleman Montori MPd.

Dikatakan Leihitu, melalui SK nomor 15 tahun 2012 telah dilakukan penyegaran komposisi komite yang sifatnya kolektif kolegial dimana didalam kepengurusan, nama Paskalis Mitakda masih masuk sebagai anggota.

“Dimana didalam SK Walikota tersebut, didalamnya masih terdapat nama Paskalis Mitakda. SK ini menggantikan SK Walikota sebelumnya dengan nomor 70 tahun 2011 tentang Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda kota Manado yang diketuai oleh Paskalis Mitakda,” kata Leihitu.

Lanjut Leihitu, alasan diterbitkan SK nomor 15 tahun 2012, adalah semata-mata untuk penyegaran dan hal ini telah diberitahukan kepada kemenpora.

Franklin Montolalu menambahkan, dalam pemberitahuan kepada Kementerian Pemuda dan Olah Raga yang diwakili oleh Deputi Olah Raga menjawab, tak ada masalah dan itu merupakan kewenangan dari Walikota.

“Jadi intinya seluruh keputusan semuanya diserahkan kepada wali kota. Dan perlu diketahui kalau SK yang dikeluarkan oleh Walikota sifatnya adalah kolektif kolegial bukan pribadi,” terang Montolalu.

Ditambahkan Montolalu, pihaknya telah menjawab dalam eksepsi itu, dimana ada MoU antara komite yang lama dengan kemenpora, maka sudah seharusnya pihak kemenpora juga ditarik dalam perkara ini.

“Kemudian yang menyangkut penetapan, mereka berpihak pada penetapan soal penangguhan pelaksanaan dari SK. Menurut hemat kami, perkara ini masih berjalan, dan sudah tak lama lagi akan menunggu putusan hakim, kalau berdasarkan juknis itu adalah kewenangan dari Walikota” tambahnya.

Menurutnya lagi, pihak pemkot telah memasukan 8 bukti di pengadlan seperti bukti SK, penarikan dana sebelum diganti SK nya. Padahal dana tersebut diperuntukan untuk pembangunan fisik.

“Penarikan yang pertama sebesar Rp 100 juta, dan penarikan yang kedua sebesar Rp 100 juta, dan ini telah kami ajukan sebagai bukti,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Paskalis Mitakda telah mengajukan gugatan di PTUN tentang penggantian SK nomor 70 tahun 2011 ke SK nomor 15 tahun 2012. (ald)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading