Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Berita Pilihan, Headline, Manado

Lumentut : Reklamasi Pantai Wajib Memiliki Payung Hukum

Aldi Mawitjere   |   5 Juli 2012 – 08:03 WITA
Walikota manado

GS Vicky Lumentut

MANADO, (manadotoday.com) – Hasil kajian pakar lingkungan bersama Pemerintah Kota  kegiatan reklamasi pantai di Kota Manado bisa dilakukan, namun wajib didasari payung hukum yakni aturan perundang-undangan.

“Sudah ada tinjauan dari kondisi lingkungan dan sudah ada pendapat bahwa wilayah kota Manado bisa direklamasi. Itu hasil kajian oleh para pakar, sehingga hal itu pun menjadi salah satu pemikiran Pemkot Manado kedepan,”terang Walikota Manado GS Vicky Lumentut.

Hanya saja, Walikota pilihan rakyat itu menegaskan agar reklamasi harus sesuai aturan serta tidak keluar dari tata ruang pembangunan 20 tahun kedepan.

“Kalau nanti ada reklamasi harus mengacuh pada tata ruang yang kini tengah direvisi. Karena itu jelas akan jadi payung hukum semua pembangunan kota 20 tahun kedepan,”tambahnya.

Dalam menumbuh kembangkan roda perekonomian di kota Manado,  GSVL menyatakan, pemerintah akan membuka pintu sebesar-besarnya bagi para investor. Hanya yang wajib dikedepankan menurut Ketua Partai Demokrat Sulut ini, harus berdasarkan RTRW.

“Jika ada permintaan dalam pembangunan melalui reklamasi pantai, nanti lewat kajian, apakah memunginkan. Tapi jika payung hukumnya tidak jelas tentunya pembangunan tersebut tidak bisa dijalankan. Intinya harus berdasarkan RTRW,”tegas Ketua APEKSI itu.

Pasalnya, menurut GSVL, kalau ada pembangunan yang dilakukan diluar tata ruang, ada ancaman hukumnya.

“Artinya pembangunan tersebut akan bisa dilaksnakana jika kita telah menyiapkan aspek legalitasnya. Ini juga untuk menghindari dari ancaman hukum tersebut. Artinya pemerintah akan lebih mendorong jika pembangunan di kota Manado yang tercinta ini mengedepankan aturan,”ungkapnya.

Diakuinya, kegiatan reklamasi sekarang ini mulai dari Malalayang hingga di bagian utaran kota Manado, sudah berlangsung pada saat belum menjabat Walikota.

“Kalau pun kini ada komplin itu lebih dikarenakan tidak ada payung hukum,”pungkas Lumentut.(ald)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading