Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Tomohon

PBB-P2 akan Menjadi Pajak Daerah

Ardi Kalumata   |   13 April 2012 – 12:48 WITA

TOMOHON, (manadotoday.com) – Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) nantinya akan menjadi Pajak Daerah. Untuk itu, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Dirjen Perimbangan Keuangan, mengadakan sosialisasi pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah itu ke Pemkot Tomohon, yang dilaksanakan di Aula Lokon Boutique Kelurahan Kakaskasen I Kecamatan Tomohon Utara.

Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak yang membuka acara tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tomohon akan mengupayakan untuk melaksanakan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah pada Tahun 2013.

Untuk mencapai itu, Pemerintah Kota Tomohon bersama DPRD Kota Tomohon akan membahas dan menetapkan Perda PBB menjadi Pajak Daerah selambat-lambatnya Juni 2012 agar PBB menjadi Pajak Daerah dapat dilaksanakan pada awal tahun 2013.

‘’Oleh sebab itu, tentu perlu diimbangi dengan kerja keras dan koordinasi yang harus dilaksanakan semua pihak terkait melalui dukungan seluruh komponen masyarakat seperti melalui peran aktif para camat dan lurah se-Kota Tomohon,’’ tandas walikota.

Ditambahkannya, PBB yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, oleh undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diserahkan kepada kabupaten/kota untuk menjadi kewenangan daerah.

Mengingat PBB-P2 menjadi kewenangan daerah, maka pungutan pajak tersebut dapat dilakukan oleh daerah sepanjang daerah telah menetapkannya dalam suatu peraturan daerah. Memperhatikan uraian tersebut, maka pembentukan peraturan daerah tentang pajak bumi dan bangunan sangat mendesak guna penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara Syamsudin Bahri MM selaku Kepala Sub Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah III yang mewakili Dirjen Perimbangan Keuangan Kemekeu RI mengatakan bahwa pengalihan PBB-P2 dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah) memerlukan persiapan yang tidak sedikit.

UU Nomor 28 Tahun 2009 mengatur masa transisi, yakni BPHTB mulai dipungut oleh daerah tanggal 1 Januari 2011, PBB-P2 dapat dipungut oleh daerah mulai tanggal 1 Januari 2011 dan paling lambat tanggal 1 Januari 2014.

Dalam masa transisi, pemerintah sudah mempersiapkan tahapan pengalihan PBB-P2 dan BPHTB melalui 2 peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri yaitu Peraturan bersama Menkeu dan Mendagri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan BPHTB menjadi Pajak Daerah dan Peraturan bersama Menkeu dan Mendagri No 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 tahun 2010 tentang persiapan pengalihan PBB-P2 mejadi pajak daerah.

Sosialisasi ini diikuti oleh Ketua DPRD Tomohon Andy R Sengkey SE, Sekretaris Daaerah Kota Tomohon Drs Arnold Poli SHMAP dan seluruh pejabat eselon II, para camat dan lurah se-Kota Tomohon.

Kemudian Pimpinan Bank, Akademisi, Seklur dan tokoh masyarakat. Dan sebagai pembawa materi mewakili Dirjen Perimbangan Keuangan RI, Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI yang diwakili oleh Budi Ernawan selaku Kepala Sub Direktorat BUMD kementerian Dalam Negeri dan mewakili Kakanwil Dirjen Pajak Sulut, Sulteng, Gorontalo dan Maluku, Dra Veronika Heryanti Msi, selaku Kepala Bidang Kerjasama ekstensifikasi dan Penilaian. (ark)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading