Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Nusa Utara

Pembahasan RPJMD, DPRD dan Exekutif Beda Pendapat

Redaksi Manado Today   |   13 Mei 2012 – 10:27 WITA

TAHUNA, (manadotoday.com)  – Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Sangihe yang digelar, akhir pekan di Pendopo rumah jabatan Bupati berlangsung alot, bahkan nyaris terhenti.Hal ini terkait dengan adanya perbedaan pemahaman antara Pemerintah daerah dengan pihak DPRD Kabupaten Sangihe, yang bersikukuh agar sebelum RPJMD dibahas harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pihak Kementrian Dalam Negeri, menyangkut dasar hukum pembahasan RPMJD tersebut.

Siatuasi semakin memanas, ketika Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sangihe, Risald Paulus Makagansa, melakukan protes kepada pemerintah yang diwakili Plt Sekda Sangihe, Drs Maurits Berhandus SH, agar pembahasan RPJMD tersebut dihentikan karena tidak ada dasar hukumnya.

“Saya minta pembahasan RPJMD ini dihentikan, karena tidak ada dasar hukumnya. Kita harus melakukan konsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri menyangkut dasar hukum dari pembahasan RPJMD ini. Ironis jika hal ini dibahas tanpa ada dasar hukumnya,” tukas Makagansa.

Sementara itu, Wakil Bupati, Jabes E Gaghana SE ME, berpendapat bahwa RPJMD bisa tetap dibahas, mengingat waktunya sudah sangat kasip, dan melakukan koordinasi dengan pihak Kemendagri juga dijalankan.

“Dengan waktu yang sudah sangat kasip, maka pembahsan RPJMD ini harus diselesaikan pada saat ini juga, sedangkan menyangkut landasannya akan dikoordinasikan dengan pihak Kemendagri, sehingga pada sisa waktu yang sedikit ini agenda pemerintah daerah dan masyarakat Sangihe berjalan sebagaimana mestinya,” jelas Gaghana.

Namun bagi Makagansa, pihaknya tetap bersikukuh bahwa dalam pelaksanaan setiap agenda – agenda pemerintah harus berdasarkan aturan dan mekanisme yang ada.

“Kalau pemerintahan saat ini ingin membangun daerah ke arah yang lebih baik, maka semua aturan harus dipatuhi, kalau setiap pelaksanaan agenda seperti pembahasan RPJMD tidak punya dasar hukum yang jelas, maka hal ini patut dipertanyakan, dan akan dibawah kemana daerah ini. Pun kalau penetapan RPJMD ini tetap dipaksakan maka, atas nama pribadi, saya menyatakan walk out dari dari tempat ini,” tegas Magakansa, yang kemudian berdiri dan meninggalkan ruang rapat, dan diikuti oleh sejumlah anggota DPRD lainnya, diantaranya Ketua Komisi A, Helmud Hontong, Ketua Fraksi Partai Golkar, Pdt Ruben Kaburito STh, Naryo Marapil, dan beberapa angota lainnya. Sedangkan yang tertinggal pada rapat tersebut hanyalah Fraksi PDIP. Meski begitu, PLt Sekda, Drs Maurits Berhandus SH yang memimpin rapat pembahasan tersebut tetap melanjutkan rapat pembahasan RPJMD, meski tanpa dihadiri oleh Pimpinan DPRD. (nal)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading