Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » DPRD Sulut

Pembentukan Pansus Pertambangan Diwacanakan

Redaksi Manado Today   |   26 Mei 2011 – 17:40 WITA
Herry Tombeng SH

Herry Tombeng SH

Tombeng : Dewan Wajib Laksanakan Pembentukan Pansus

Manado Today – Apresiasi terhadap tuntutan Koalisi Penyelamatan Ekologi Terakhir (KPET) dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), yang melakukan penolakan terhadap pertambangan logam Emas di wilayah Sulawesi Utara (Sulut), menurut anggota Komisi I DPRD Sulut Herry Tombeng SH, harus diwujudkan DPRD Provinsi Sulut, dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan.

Pada manadotoday Kamis (26/05/2011) Tombeng menyebutkan,  pembentukan pansus ini bertujuan melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap Izin Usaha Pertambangan, yakni IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi pada Badan Usaha PT. MSM/TTN , SEJ di Minsel, EAMG di Sangihe dan Avoced yang sedang tahap Eksplorasi atau Operasi Produksi “dikhawatirkan” telah melakukan pelanggaran Atas Izin Usaha Pertambangan.

“Tahap Eksplorasi pemegang IUP wajib melakukan Studi Kelayakan, informasi Lingkungan Sosial, Lingkungan Hidup, program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat lingkar tambang, batas toleransi daya dukung Lingkungan, limbah tailing berakibat perubahan Morfologi sumber air kawasan hulu maupun hilir,” beber Tombeng

Selanjutnya Politisi asal Minut ini mengatakan, berdasarkan pasal 113 undang-undang  Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, memberi kesempatan kepada masyarakat, untuk meminta Pemerintah Daerah, melakukan evaluasi dan menghentikan sementara kegiatan tambang.

“Pembentukan Pansus sangat mendesak dengan melibatkan Komisi I serta lintas fraksi, sebab dasar terbitnya IUP adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan RTRW Sulut saja belum ada. Dan secara hirarki pembentukan RTRW Provinsi harus mengacu pada RTRW Nasional, begitu juga Kabupaten/Kota ke Pemprov. Dasar penetapan tata ruang wilayah Pertambangan masih kabur karena penetapan zonasi kawasan Lindung atau kawasan Budidaya harus diatur dalam RTRW sesuai  undang-undang nomor 26  tahun 2007 pasal 17 dan pasal 20 ayat 2,” beber Tombeng. (jwt)

 

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading