Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Nusa Utara

Pemkab Sangihe “Kangkangi” Surat Edaran Menpan?

Redaksi Manado Today   |   16 Januari 2012 – 21:58 WITA

Tahuna, (manadotoday.com) – Pemerintah Kabupaten Sangihe, dinilai telah mengangkangi Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) yang bernomor SE/15/M.PAN/4/2004, tentang larangan pengalihan PNS dari jabatan guru ke jabatan non guru.
Ini terkait banyaknya pejabat yang latar belakangnya sebagai guru namun menduduki posisi jabatan struktural maupun jabatan lainya diluar jabatannya sebagai pendidik.
Penegasan tersebut dikemukakan ketua LSM Kadademahe, Marslem Pulumbara kepada manadotoday Senin (16/1/2012).
Padahal kata Pulumbara, di Kabupaten Sangihe masih kekurangan tenaga guru, namun herannya para guru yang mestinya berada di hadapan kelas itu justru menjadi pejabat struktural.
“Kami meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Sangihe, Drs Hironimus R Makagansa MSi dan Jabes E Gaghana SE ME untuk segera mengembalikan semua guru pada fungsinya sebagai pengajar. Dalam poin kedua pada surat ederan Menpan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa pengalihan PNS dari jabatan guru ke jabatan lain akan menambah kekurangan jumlah guru yang ada dimana imbasnya sangat buruk pada dunia pendidikan,” tukas Pulumbara.
Dengan demikian, tambah Pulumbara, tidak ada alasan lagi bagi pimpinan daerah untuk mepertahankan tenaga guru dalam jabatan struktural maupun jabatan lain di luar guru. Dia juga menambahkan, pada point ketiga menyatakan bahwa dari segi kompetensi, guru dinilai tidak punya kompotensi untuk menduduki jabatan structural, karena hal itu akan berpengaruh berpengaruh pada kinerja organisasi.
“Dengan demikian mengakomodir guru dalam jabatan struktural maupun jabatan lainnya bukanlah kebijakan populis yang harus dilakukan oleh pemimpinan daerah, sebab akan berimbas pada masalah pendidikan yang ada,” tegasnya lagi.
Dalam surat edaran tersebut, tambah Pulumbara dengan tegas menyatakan bahwa bagi para Bupati/Walikota ditekankan untuk segera menghentikan dan melarang penghalihan PNS dari jabatan guru ke jabatan lain.
Bahkan pada point kelima menyatakan, Menpan meminta kepada pimpinan daerah untuk melakukan penataan kepegawaian agar dapat diketahui formasi PNS yang dibutuhkan serta adanya kekurangan dan kelebihan PNS yang sesusngguhnya baik yang menduduki jabatan guru maupun yang menduduki jabatan teknis administratif. (nal)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading