Iklan Layanan Inspirasi
Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Nusa Utara

Gorontalo

Utama » Pemerintahan

Pemprov dan DPRD Gorontalo Belajar Penyusunan LKPJ di Pemprov Sulut

Tonny Sumakul   |   18 April 2013 – 22:37 WITA
Sulut

Kunjungan DPRD dan Pemprov Gorontalo

MANADO, (manadotoday.com) – Keberhasil Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) dalam berbagai aspek, menjadikan daerah ini menjadi tujuan belajar sejumlah daerah di Indonesia.

Salah satunya dari Pemprov dan DPRD Gorontalo, yang mengunjungi kantor Gubernur Sulut, Kamis (18/4/2013).

Menurut Ketua Pansus DPRD Gorontalo, Antoni Karim, kunjungan mereka bersama tujuh pimpinan SKPD Pemprov Gorontalo, yang diantaranya dari Bappeda, Dinas PU, dan Dinas Pertanian, untuk belajar soal penyusunan teknis khususnya masalah penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

“Sengaja kami mengikutsertakan sejumlah SKPD kami. Paling tidak kami diberi penjelasan hal-hal apa yang harus dipertajam dalam LKPJ,” tandas Karim.

Dinilainya lagi, berdasarkan hasil pengamatan para legislatif daerah yang dinakhodai Gubernur Rusli Habibie, memuji pola Kepemimpinan Gubernur Sulut Dr. S. H. Sarundajang.

“Pak Sarundajang banyak memberikan kemajuan untuk Sulut. Kami bangga keberhasilan Sulut dan juga bangga belajar banyak dari bapak Sarundajang,” ujar Karim.

Sementara Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut Dr. Noudy Tendean, saat menerima kunjungan kerja itu, memberikan aspresiasi positif untuk kunjungan tersebut. Kemudian, dia menjelaskan sistematika dan ruang lingkup materi LKPJ, yang seyogyanya berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 3 Tahun 2007. Bukan itu saja, pedoman menilai materi penyelenggaraan urusan desentralisasi, PP Nomor. 38 Tahun 2007, atau Perda yang mengatur tentang urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah tersebut, Perda RPJMD, dan RKPD atau APBD tahun anggaran bersangkutan.

“Untuk menilai materi permasalahan dan solusi, DPRD juga bisa menggunakan logika berpikirnya atau aspirasi masyarakat,” ungkap Tendean.

Ia menambahkan, berdasarkan aturan, tugas DPRD setelah menerima LKPJ yakni mendalami secara internal sesuai dengan tata tertib. Pendalaman itu, fapat dibentuk panitia khusus atau panitia kerja.

“Secara teknisnya, kepala daerah menyampaikan ruang lingkup materi LKPJ, yakni pendahuluan, kebijakan pemerintahan daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan (desentralisasi), penyelenggaraan tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. Dari situ, DPRD dalam memberikan rekomendasi ruang lingkup materinya cukup tiga saja yakni penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan,” jelas Tendean.

Pada pertemuan itu, Pemprov Sulut dan Pemprov juga DPRD Gorontalo, melakukan dialog terkait penyusunan LKPJ, dan perkembangan daerah masing-masing. (ton)

 

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading