Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Berita Pilihan, DPRD Sulut

Pemprov Serahkan Eks HGU Puskopal Pandu ke Masyarakat

Redaksi Manado Today   |   28 Maret 2011 – 23:05 WITA
Sekretaris Komisi I DPRD Sulut Wiesje Rompis

Sekretaris Komisi I DPRD Sulut Wiesje Rompis

Manado Today – Pemerintah daerah sudah menyerahkan lahan eks HGU Puskopal yang berada di Desa Pandu, Kabupaten Minahasa Utara, kepada warga, sehingga klaim apapun dari pihak luar dianggap tidak sah, kata Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut Chrestiano Talumepa, Senin.

“Pemerintah Provinsi Sulut sudah melimpahkan lahan itu untuk pemukiman warga, jadi adanya sertifikat-sertifikat dari pihak luar itu tidak benar,” kata Chrestiano Talumepa saat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Sulut.

Pihaknya, kata dia, siap mempidanakan sejumlah oknum dan atas nama perusahaan yang memiliki sebanyak 43 sertifikat untuk mengusir warga setempat, karena itu milik negara yang sudah dialihkan ke pemukiman sejak tahun 2000 lalu.

Lahan eks HGU di Desa Pandu itu seluas 92,7 hektare dan sudah didiami oleh 900 kepala keluarga dari warga lokal dan atlet-atlet berprestasi, kemudian ditambah dengan 500 kepala keluarga eks pengungsi kerusuhan Ternate (Maluku Utara).

“Apapaun alasan dari oknum-oknum yang sengaja mengancam warga atau mengusir dengan alasan memiliki sertifikat tanah itu tidak betul,” jelasnya.

Sebelumnya, sejumlah warga mengadukan sejumlah oknum yang berasal dari PT SCDP yang pernah mengelola perkebunan eks lahan HGU itu, karena sering membuat pernyataan tidak menyenangkan dengan mengungkapkan tanah itu milik pihak luar karena ada sertifikatnya.

“Warga memang tidak nyaman lagi tinggal disitu, karena lahan yang diberikan oleh pemerintah daerah serta di tanda tangani Gubernur Sulut tahun 2000, telah diklaim milik orang lain,” kata salah seorang warga setempat Joutje Koapaha.

Sekretaris Komisi I DPRD Sulut bidang Pemerintahan dan Hukum, dr Wiesje Abigael Rompis mengatakan, sesuai keputusan Gubernur Sulut tahun 2000 lahan eks HGU itu sudah diserahkan ke warga, harus diamankan dan tidak boleh diarahkan ke pihak lain.

“Harus ditelusuri dari mana asal sertifikat yang dimiliki pihak luar selain milik pemerintah, karena ini bisa menimbulkan persoalan dikemudian hari,” ungkapnya. (ann/jwt)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading