Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Pemerintahan

Pemprov Sulut akan Sosialisasikan Moratorium Pemekaran Desa dan Kelurahan

Tonny Sumakul   |   25 Januari 2012 – 13:00 WITA
Asisten I Setdaprov Sulut

Mecky Onibala

Manado, (manadotoday.com) – Guna mengantisipasi terjadinya masalah dalam pelaksanaan pemekaran Desa ataupun Kelurahan, Pemerintah Pusat, akhirnya mengeluarkan moratorium terkait pemekaran Desa dan Kelurahan, melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Nomor 140/2556/PMD tertanggal 11 Agustus 2008, perihal Pengembangan Desa dan Kelurahan, yang ditindaklanjut juga dengan surat edaran Mendagri Nomor 140/418/PMD tanggal 13 Januari 2012, tentang Moratorium Pemekaran Desa dan Kelurahan.
Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sulut, Mecky Onibala, mengatakan, pihaknya akan segera melakukan sosialisasi terkait surat ederan Mendagri tersebut, ke Kabupaten/Kota di Sulut.
“Kami akan sosialisasikan terkait surat edaran Mendagri itu, ke Kabupaten/Kota. Sebab, dalam surat edaran itu, dijelaskan tentang permintaan Mendagri kepada Para Gubernur dan Bupati/Walikota se Indonesia, untuk mempedomani ketentuan-ketentuan dalam rangka penataan desa dan kelurahan se Indonesia seperti PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, PP Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, serta Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, dan atau melakukan penundaan sementara (moratorium) terhadap Pemekaran Desa dan Kelurahan di wilayahnya sampai ada ketentuan yang lebih lanjut,” terang Onibala.
Kata dia lagi, dalam sosialisasi itu, pihaknya didasarkan pada pertimbangan pemekaran desa dan kelurahan yang akhir-akhir ini dilakukan oleh Kabupaten/Kota, yang dinilai tak mematuhi persyaratan.
“Meneruskan apa yang disampaikan pak Gubernur, agar Bupati dan Walikota se Sulut agar mempedomani surat tersebut, untuk melakukan penghentian sementara (moratorium) pemekaran desa dan kelurahan di wilayahnya,” tukas Onibala.
Ia menambahkan, dalam surat edaran itu, terdapat pengecualian bagi desa dan kelurahan yang benar-benar mengalami kesulitan geografis, serta manajerial dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
“Contohnya untuk desa atau kelurahan di wilayah kepulauan, daerah terpencil dan daerah perbatasan, tetap akan dapat mengusulkan pemekaran, namun harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (ton)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading