Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Headline, Pemerintahan

Pemprov Sulut dan Pemkab Minsel Sama-sama Pegang Prinsip

Staff Manado Today   |   13 Mei 2011 – 21:28 WITA

Soal Rolling Pejabat Minsel

Manado Today – Pelaksanaan rolling pejabat yang dilakukan oleh Pemkab Minahasa Selatan (Minsel), yang mengakibatkan 51 pejabat bertugas di fungsional dan 17 diantaranya menyandang eselon II, akhirnya berbuntut panjang. Buktinya, Pemprov Sulut dan Pemkab Minsel, sama-sama berpegang prinsip masing-masing.

Pemprov Sulut sebelumnya mengatakan bahwa Pemkab Minsel mengabaikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2010 tentang pengawasan Gubernur di Kabupaten/Kota. Selain itu, melanggar juga Undang-undang 32 tahun 2004 pasal 130 ayat 2 tentang rolling di Kabupaten/Kota. Namun hal itu dibalas oleh Pemkab Minsel yang mengatakan, rolling tersebut sudah sesuai aturan.

Bahkan menurut Bupati Minsel Euginia Christiany Paruntu, dilakukan beberapa waktu lalu sudah sesuai dengan aturan. Bahkan, Sekretaris BKDD Minsel, Wemmy Lengkong SH, mengatakan, rolling merupakan hak prerogatif dari kepala daerah dalam hal ini Bupati. Artinya, pergantian dan perpindahan pejabat tertuang dalam Undang-undang 32 tentang otonomi daerah (Otda).

“Tidak tepat jika kami dikatakan tidak tahu aturan. Sebab konsultasi telah dilakukan sejak 7 Maret lalu. Begitu juga dengan berkas administrasi, baik itu perpindahan antar kabupaten juga dari akedemis sudah lengkap,” kata Lengkong dengan mengatakan juga BKDD Sulut yang tak tahu aturan.

Menaggapi hal itu, Pemprov melalui Kepala BKD Minsel Drs Roy Tumiwa mengatakan, surat yang diajukan Pemkab Minsel ke Pemprov terkait pelaksanaan rolling, hanya satu yang disetujui. Dan surat itu, dibalas tak lama setelah dilakukan kajian sesuai dengan aturan dan ketentuan.

“Kami hanya menjalankan aturan dan undang-undang yang dikeluarkan pemerintah pusat, dengan mengedepankan norma, standar, prosedur,” kata Tumiwa.

Senada itu juga, Sekretaris BKD Sulut Flora Krisen SH, mengatakan, memang pihaknya sudah menerima surat konsultasi dari Pemkab Minsel. Namun, setelah dikaji lagi, dari sekian banyak yang diusulkan hanya satu yang lengkap administrasi.

“Kami meminta kelengkapan berkas tersebut, namun tak kunjung dilakukan Pemkab Minsel,”ujar Krisen.

“Kan seharusnya sesuai dengan undang-undang, surat tersebut harus sesuai standar dan prosedur kepangkatan,” terangnya.

Ia menambahkan, mengenai pejabat yang non job di Minsel, itu harus dipahami.. Sebab, non job dikalangan PNS sebenarnya tidak ada, sebab meskipun itu jabatan fungsional, itu tetap jabatan yang ditugaskan kepada PNS.

“Untuk jabatan birokrat dibagi dua, satu fungsional dan jabatan struktural. Hanya saja beberapa pejabat struktural akan merasa beda ketika dipindahkan ke jabatan fungsional. Pejabat tersebut akhirnya akan merasa di non jobkan. Padahal fungsional itu juga jabatan,” kata Krisen. (ton)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading