Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Manado

Penetapan Legislatif PDIP Berdasarkan Nomor Urut

Staff Manado Today   |   28 Juli 2011 – 21:54 WITA

Rakornas PDIP III Lahirkan Sembilan Rekomendasi

Manado Today – Dari sembilan rekomendasi yang dikeluarkan dalam Rakornas III PDI Perjuangan dilaksanakan di Hotel Sedona Kalasey Minahasa Sulawesi Utara (Sulut) Kamis (28/07/2011), terdapat dua hal menarik, yakni penentuan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) tingkat DPR lima persen dan untuk tingkat DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota antara 2,5-4 persen, kemudian penentuan penetapan anggota Legislatif PDIP berdasarkan Nomor Urut yang artinya kembali mengacu pola lama.

Menurut Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani DPP PDIP akan menugaskan Fraksi PDIP di DPR RI, guna memperjuangan hasil rekomendasi ini dalam proses pembahasan perubahan Undang-Undang Pemilu.

“Kami menugaskan kepada Fraksi yang ada di DPR, sehingga terjadi peningkatan kualitas demokrasi dan juga terjadi peningkatan kualitas pengambilan keputusan di lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun di daerah,” ujar Maharani putri Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri.

Sementara itu Puan menyebutkan dalam sistem pemilihan umum pada 2014 nanti, PDIP dalam rekomendasinya menegaskan kembalinya sistem penentuan legislatif berdasarkan Nomor Urut dan tidak lagi memakai suara terbanyak, dengan alasan koreksi terhadap liberalisasi pilitik yang terjadi dan mengembalikan kepada ciri demokrasi Indonesia yang berasaskan Musyawarah dan Mufakat

“Penentuan berdasarkan nomor urut ini, merupakan salah satu cara mempersiapkan kader yang berkualitas untuk duduk di Legislatif, seperti memiliki pemahaman yang baik terhadap sistem perpolitikan Indonesia, juga bidang tugasnya sebagai wakil rakyat. Sedangkan kedalam, sistem ini bermanfaat terhadap proses seleksi di internal partai yang berjenjang,” tandas Maharani. (jw)

Sembilan Rekomendasi Rakornas III PDI Perjuangan
1. Mendesak Pemerintah Secepatnya Mengatasi Gejolak Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Rakyat.
2. Meminta Pemerintah Untuk Mengoreksi Politik Energi.
3. Mendesak Pemerintah Untuk Secepatnya Memulihkan Martabat dan Kewibawaan Hukum melalui Pemberantasan Mafia Peradilan.
4. Mengingatkan SBY terhadap Janji-Janji Kampanye saat Pilpres tahun 2009, khususnya di dalam mengurangi angka kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja untuk rakyat, dan pemebrantasan korupsi yang langsung dipimpin oleh presiden sendiri.
5. Sangat Mengkhawatirkan terhadap proses liberalisasi di bidang ekonomi yang menciptakan ketergantungan di bidang Pangan, Energi, Pertahanan dan Keuangan.
6. Meminta DPP PDIP agar Menugaskan Fraksi PDIP DPR RI untuk :
a. Terhadap Perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum untuk Parliamentary Treshold (PT) Nasional sebesar 5 persen dan PT Provinsi dan kabupaten/Kota antar 2,5 – 4 persen.
b. Terhadap usulan perubahan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional untuk memasukkan kembali Pendidikan pancasila sebagai Mata pelajaran Wajib di semua jenjang pendidikan mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi
c. Mendorong Terhadap Pengesahan Kebijakan Energi Nasional.
d. Terhadap Pembahasan RUU Badan penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS).
e. Terhadap Upaya yang dilakukan DPR RI dan Mahkamah Konstitusi di dalam membongkar praktik mafia pemilu 2009.
f. Terhadap penundaan pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan wakil Gubernur di Aceh.
7. Proses Konsolidasi Internal Partai melalui pembentukan pengurus partai ditingkat Kecamatan, Desa, Dusun/RW telah berjalan sesuai dengan perintah Kongres III PDIP.
8. Mendukung sepenuhnya pelaksanaan Program Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara oleh MPR RI dan meminta pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan dukungan maksimal serta mendorong partisipasi masyarakat luas untuk terlibat aktif dalam kegiatan tersebut.
9. Memberikan dukungan terhadap posisi strategis Indonesia sebagai ketua ASEAN guna memperkuat kepemimpinan Indonesia didalam membangun tatanan dunia baru yang lebih adil, damai dan lebih berkeadilan.
(Sumber : Edaran Rekomendasi Rapat Koordinasi III PDIP)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading