Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Pemerintahan

Pengamat : Bagian Humas Tak Cocok di Biro Pemerintahan

Tonny Sumakul   |   26 Maret 2012 – 23:33 WITA
Siswa Mokodongan

Sekprov Sulut, Ir. Siswa Rachamt Mokodongan

MANADO (manadotoday.com) – Guna lebih memaksimalkan koordinasi pemerintahan untuk menunjang kinerja Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Dr. Sinyo Harry Sarundajang (SHS), Wagub Dr. Djouhari Kasil MPd, dan Sekprov Ir. S.R. Mokodongan, yang telah menjadikan daerah ini sebagai salah satu daerah tujuan Meeting, Incentive, Conference and Exchibition (MICE), Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) yang kini berada di bawah koordinasi Biro Pemerintahan, dinilai sebaiknya disatukan dibawah koordinasi Biro Umum. Hal itu disampaikan pengamat politik pemerintahan di Sulut, dari Universitas Manado (Unima) di Tondano, Allan Parinusa S.Sos.
Menurutnya, letak Bagian Humas di Biro Pemerintahan saat ini, dinilai ganjaln dan lemah, untuk koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam menunjang program MICE, serta program pemerintahan lainnya.
Kata Parinusa, OPD yang paling fital dalam mengkoordinasikan program Pemprov Sulut kedepan, diantaranya Bagian Tata Usaha Pimpinan (TUP), Bagian Protokol serta Bagian Hubungan Masyarakat (Humas).
“Bagaimana koordinasi itu akan maksimal, jika Humas itu terpisah dari Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sulut?,” ungkap Parinusa.
Disampaikannya lagi, kondisi koordinasi antara Humas dan kedua OPD tersebut untuk lebih maksimal, adalah harapan seluruh masyarakat Sulut, guna kemajuan Pemprov yang dinakhodai Gubernur Sarundajang.
“Kan saat ini TUP dan Protokol ada di garis koordinasi Biro Umum Setdaprov Sulut. Sedangkan Humas, di Biro Pemerintahan. Padahal menjadi penilaian kalau ketiga OPD itu, sebaiknya tak dipisahkan jalur koordinasinya,” terang Parinusa, seraya menambahkan kalau tugas pokok dan fungsi (tupoksi) ketiga OPD itu, sangat berberkaitan erat.
“Protokol, berfungsi untuk pelaksana dan pengatur format kegiatan. Humas berfungsi untuk melakukan pendampingan serta mempublikasi suatu kegiatan resmi pimpinan. Artinya, OPD-OPD itu tak boleh dipisahkan,” lanjutnya.
Lanjutnya menyampaikan, memang saat ini ketiga OPD itu, terjaln koordinasi. Namun, hal itu dinilaitak akurat, dan tidak berjalan dengan baik.
“Ini bisa saja merugikan pemerintah jalannya pemerintahan. Untuk itu saya usulkan kalau Pemprov Sulut, segera membuat kajian, guna pembentukan atau penambahan OPD baru, yang mengakomodir ketiga OPD itu,” kata Parinusa.
Terpisah, Sekprov Sulut. Ir S.R. Mokodongan saat dikonfirmasi terkait penilaian tersebut, mengatakan, bahwa pihaknya memang sudah menilai dan melihat ke arah yang sama terkait koordinasi ketiga OPD itu.
“Kami sudah nilai ke arah yang sama. Saat ini kami sementara mempelajari, terkait kebutuhan OPD dalam menghadapi Sulut sebagai daerah tujuan MICE,” tandas Mokodongan.
Ia menambahkan, bahwa pihaknya juga, akan melakukan kajian, yang nantinya akan diusulkan kepada pimpinan Pemprov dan DPRD Sulut, terkait ketiga OPD itu. (ton)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading