Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Headline, Pemerintahan

Pertahankan Status Lahan Pandu Pemprov Ajukan PK

Redaksi Manado Today   |   19 April 2011 – 22:29 WITA

Manado Today – Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) telah menempuh jalur hukum dengan upaya Peninjauan Kembali (PK) putusan Mahkamah Agung, soal status eksekusi lahan di kelurahan Pandu, karena sudah dihibahkan ke warga. ”Pemprov Sulut memang sengaja melakukan perlawanan hukum dengan menempuh jalur PK. Sekiranya ada putusan lebih adil dan bijaksana soal lahan Pandu,” kata Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Sulut Mecky Onibala, di Manado, Selasa.

Pemprov Sulut menolak rencana Pengadilan Negeri Manado mengeksekusi lahan di Kelurahan Pandu, karena eks lahan HGU itu dinilai milik pemerintah dan telah dihibahkan kepada rakyat.
Gugatan perlawanan ini sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Manado, yakni atas nama Gubernur Sulut dan kabid Cipta Karya nomor 102/pdt.plw/2011/PN Manado tertanggal 11 April 2011 serta atas nama Wakil Gubernur Sulut Nomor plw/2011/PN.Manado tertanggal 12 April 2011.
Gugatan ini diajukan karena Pemprov Sulut memiliki salinan putusan Mahkamah Agung tahun 1997 dengan nomor 1353 K/pdt./1997.
Lahan seluas 22,8 hektar tersebut sudah dibangun 900 unit rumah yang ditempati warga eks pengungsi dari Maluku Utara (Malut) dan Poso Sulawesi Tengah.
Kemudian ada rumah untuk atlet atau pelatih berprestasi, semua bangunan rumah dibangun dari dana APBN melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU), yakni sudah terbangun sebanyak 900 unit rumah.
Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut Chrestiano Talumepa menilai ada beberapa sertifikat yang tidak mendasar keluar di lahan tersebut, padahal itu murni milik pemerintah dan sudah dihibahkan kepada warga yang memerlukan sesuai kajian sebelumnya.
Pemerintah daerah sudah menyerahkan lahan eks HGU Puskopal yang berada di Desa Pandu, Kota Manado, kepada warga, sehingga klaim apapun dari pihak luar dianggap tidak sah.
“Pemerintah Provinsi Sulut sudah melimpahkan lahan itu untuk pemukiman warga, jadi adanya sertifikat-sertifikat dari pihak luar itu tidak benar,” katanya. 

Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) telah menempuh jalur hukum dengan upaya Peninjauan Kembali (PK) putusan Mahkamah Agung, soal status eksekusi lahan di kelurahan Pandu, karena sudah dihibahkan ke warga.
“Pemprov Sulut memang sengaja melakukan perlawanan hukum dengan menempuh jalur PK. Sekiranya ada putusan lebih adil dan bijaksana soal lahan Pandu,” kata Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Sulut Mecky Onibala, di Manado, Selasa.
Pemprov Sulut menolak rencana Pengadilan Negeri Manado mengeksekusi lahan di Kelurahan Pandu, karena eks lahan HGU itu dinilai milik pemerintah dan telah dihibahkan kepada rakyat.
Gugatan perlawanan ini sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Manado, yakni atas nama Gubernur Sulut dan kabid Cipta Karya nomor 102/pdt.plw/2011/PN Manado tertanggal 11 April 2011 serta atas nama Wakil Gubernur Sulut Nomor plw/2011/PN.Manado tertanggal 12 April 2011.
Gugatan ini diajukan karena Pemprov Sulut memiliki salinan putusan Mahkamah Agung tahun 1997 dengan nomor 1353 K/pdt./1997.
Lahan seluas 22,8 hektar tersebut sudah dibangun 900 unit rumah yang ditempati warga eks pengungsi dari Maluku Utara (Malut) dan Poso Sulawesi Tengah.
Kemudian ada rumah untuk atlet atau pelatih berprestasi, semua bangunan rumah dibangun dari dana APBN melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU), yakni sudah terbangun sebanyak 900 unit rumah.
Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut Chrestiano Talumepa menilai ada beberapa sertifikat yang tidak mendasar keluar di lahan tersebut, padahal itu murni milik pemerintah dan sudah dihibahkan kepada warga yang memerlukan sesuai kajian sebelumnya.
Pemerintah daerah sudah menyerahkan lahan eks HGU Puskopal yang berada di Desa Pandu, Kota Manado, kepada warga, sehingga klaim apapun dari pihak luar dianggap tidak sah.
“Pemerintah Provinsi Sulut sudah melimpahkan lahan itu untuk pemukiman warga, jadi adanya sertifikat-sertifikat dari pihak luar itu tidak benar,” katanya.

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading