Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Berita Pilihan, Bitung

Rompis : Partisipasi Boleh, Asal Jangan “Partisipaksa”

Aldy Monareh   |   18 Juni 2012 – 23:42 WITA
Herman Rompis

Drs Herman Rompis MSi

BITUNG, (manadotoday.com) – Menyikapi keluhan warga perihal adanya dugaan pungutan liar (Pungli) yang terjadi di sejumlah sekolah di Kota Bitung yang dikemas dalam bentuk pasrtisipasi pada saat pengambilan Raport, Ijazah dan pendaftaran, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bitung, Drs Herman Rompis MSi, menyatakan bahwa Sekolah boleh melakukan pungutan, tapi harus berdasarkan sepengetahuan komite Sekolah dengan persetujuan orang tua.

”Sah-sah saja jika ada partisipasi, tapi jangan dipatok berapa jumlahnya. Sebab kalau dipatok itu namanya Partisipaksa bukan partisipasi lagi,” katanya kepada sejumlah wartawan, Senin (18/6).

Sebab yang namanya partisipasi, itu artinya kerelaan orang tua siswa. Dan berapa saja Guru harus menerima partisipasi tersebut entah yang diberikan Rp 1.000 atau lebih.

”Jangan dipatok atau ditentukan agar orang tua tidak keberatan. Sebab jika ditentukan pasti ada saja orang tua yang tidak mampu,”ujarnya.

Tapi kata Rompis, pada dasarnya Sekolah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun apalagi jika tidak ada persetujuan dengan komite Sekolah atau orang tua murid. Karena katanya, biaya operasional Sekolah mulai dari pelaksanaan ujian, penerimaan Raport, Ijazah dan pendaftaran sudah dianggarkan pemerintah melalui Bantuan Operasional Siswa (BOS) bagi SD dan SMP dan Bantuan opersional bagi SMA sederajat.

”Jika Kepsek melakukan pungutan pasti akan diberi sanksi atau diganti dari jabatannya sebagai Kepsek,”ujarnya.

Perihal pernyataan Kepsek SMK Negeri 1 Bitung Theresia Tengker, yang menyatakan bahwa pungutan yang dilakukan saat pengambilan raport adalah hal biasa meskipun tidak diketahui komite dan tidak melalui persetujuan orang tua siswa, sangat disayangkan Rompis. Menurutnya pihaknya akan melakukan klarifikasi terhadap Kepsek tersebut.

”Akan kami tindaklanjuti keluhan warga ini,” katanya.

Rompis juga menambahkan, agar seluruh Kepesk di Kota Bitung, dapat (harus) menjalankan instruksi Walikota Bitung Hanny Sondakh, untuk tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun di Sekolah, kecuali jika ada persetujuan Komite Sekolah dan Orang tua. (lou)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading