Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Pemerintahan

Sarundajang “Jemput” DIPA Sulut 2012

Tonny Sumakul   |   20 Desember 2011 – 20:50 WITA
Sarundajang

Sarundajang bersama Gubernur se-Indonesia lainnya, menandatangani Pakta Integritas Pencegahan dan Pemberantasan KKN

Jakarta, MTC – Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang, menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2012, untuk Sulut, yang diserahkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Selasa (20/12/2011).
Sebelumnya, pada Senin kemarin, Sarundajang yang didampingi Kepala Bappeda Noldy Tuerah, SE. Ph.D, Kepala BKD Drs. Roy Tumiwa, M.Si dan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas B. Mononutu, SH, menghadiri pertemuan Rapat Kerja (raker) Gubernur se- Indonesia, yang dilaksaakan di Hotel Mercure Ancol Jakarta.
Dalam kegiatan yang bertemakan ‘Peningkatan Peran Gubernur Dalam Mensukseskan Agenda Pembangunan Nasional’ dibuka Menteri Dalam Negeri RI, Gamawan Fawzi.
Sarundajang melalui juru bicaranya Christian Sumampow SH, Med, mengatakan, bahwa raker para Gubernur yang akan berlangsung 19 hingga 21 Desember 2011, adalah salah satu agenda penting guna pembangunan Indinesia kedepan.
“Kegiatan ini juga mencermati capaian target pembangunan selama tahun 2010 dan 2011, serta mengukur progress dan review tahapan rencana pembangunan selanjutnya, agar visi Indonesia tahun 2014 yaitu Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan, dari perspektif penyelenggaraan pemerintahan dapat dicapai,” kata Sumampow mengutip pernyataan Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni.
Lanjutnya menyampaikan, raker tersebut juga dimaksud untuk meningkatkan koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui penguatan peran gubernur selaku wakil pemerintah di wilayah provinsi. Tujuannya, yakni memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dengan derah, demi terwujudnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam pencapaian target pembangunan nasional.
Sementara itu, kata Sumampow lagi mengutip pernyataan Mendagri, agar Gubernur yang adalah wakil pemerintah di wilayah provinsi, berkewajiban untuk mensukseskan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di daerah, serta menjembatani koordinasi pemerintah pusat dan daerah.
“Dalam perspektif kebijakan dekonsentrasi terselenggaranya pemerintahan yang baik, Gubernur mendapat pelimpahan wewenang dari Presiden RI untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum, contohnya mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kabupeten dan kota, yang terimplementasikan dalam Inpres Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011,” ujar Sumampow lagi mengutip pernyataan Mendagri.
Ia menambahkan, dalam pertemuan itu juga seluruh Gubernur se Indonesia menandatangani Pakta Integritas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). (ton)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading