Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Nasional

Setujui Penggusuran Gubernur Sulbar Dinilai Langgar HAM

Redaksi Manado Today   |   3 April 2011 – 23:52 WITA

Mamuju Today – Gubernur Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh, dinilai akan menjadi pelanggar hak azasi manusia bila menyetujui keinginan investor Cina menggusur 9.000 jiwa masyarakat untuk membangun PLTA Karama di Mamuju.
Direktur Eksekutif Lembaga Investigasi Konflik Agraria dan Hak Azasi Manusia (Likaham) Sulbar, Syarifuddin AS, di Mamuju, Minggu, mengaku kecewa dengan Gubernur Sulbar yang tidak menolak rencana investor Cina yang akan menggusur 9.000 penduduk Kecamatan Bonehau.
Selama ini mereka bermukim di sepanjang sungai Karama yang akan dibangun PLTA Karama dengan kapasitas 600 megawatt serta investasi Rp12 triliun.
“Itu artinya Gubernur Sulbar tidak berpihak kepada rakyat karena lebih mementingkan keinginan investor asing daripada membela rakyat untuk tetap hidup di pemukimannya tanpa terganggu investasi Cina tersebut,” ucapnya.
Oleh karena itu menurutnya, penggusuran yang akan dilakukan terhadap 9.000 jiwa masyarakat di Kecamatan Bonehau tidak boleh dilakukan Gubernur Sulbar maupun investor Cina hanya karena keinginan membangun PLTA Karama, sebab itu adalah perbuatan yang melanggar HAM karena masyarakat dipindahkan dari tempat tinggalnya yang mereka huni selama bertahun tahun lamanya.
Ia mengatakan, masyarakat di Kecamatan Bonehau adalah masyarakat adat yang mempertahankan kearifan lokalnya dan telah menyatu dengan lingkungan tempatnya berada selama ini, mereka juga hidup secara ekonomi ditempatnya itu dan memiliki karakter budaya dan sosial di wilayahnya.
“Sehingga mereka tidak boleh dipindahkan, karena jika masyarakat adat Kecamatan Bonehau dipindahkan maka secara otomatis kondisi sosial budayanya akan rusak dan hilang karena mereka meninggalkan kondisi sosial dan budayanya itu,” ucapnya.
Menurut dia, masyarakat Bonehau tersebut telah hidup dengan kearifan sosialnya sendiri selama ini, selain itu mereka menjalani kehidupan secara ekonomi juga akan hilang, jadi kalau mereka dipindahkan maka bukan hanya kondisi sosial budayanya yang hilang dan rusak tapi ekonominya juga menjadi terganggu.
Oleh karena itu ,ia meminta agar Gubernur Sulbar dan investor Cina yang sepertinya ngotot memindahkan masyarakat Kecamatan Bonehau pindah dari pemukimannya harus menganalisis lebih jauh jangan sampai pemindahan itu bermasalah dan mengorbankan masyarakat Kecamatan Bonehau.
“Memindahkan orang dari pemukimannya itu harus ada analisis, baik secara sosial budaya dan ekonomi dengan melihat kondisi secara jangka panjang, bukan dengan hanya keinginan menggusur saja, kalau Gubernur ngotot memindahkan masyarakat Bonehau maka Gubernur Sulbar akan menjadi pelanggar HAM,” katanya.
Menurut dia, untuk memindahkan masyarakat Kecamatan Bonehau membutuhkan perdebatan panjang antara pemerintah di Sulbar dengan masyarakat, jadi jangan seenaknya masyarakat adat Bonehau disingkirkan dari peradabannya.
“Jangan disamakan dengan masyarakat kota yang gampang dipindahkan begitu saja, karena mereka punya kearifan lokal tersendiri yang tidak mudah ditinggalkan, baik terhadap masyarakatnya maupun secara sejarah tempatnya berpijak selama puluhan tahun,” ucapnya. (ann/jwt)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading