Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Tak Berkategori

SHS: BPK Hadir Sebagai Lembaga Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Manado Today   |   9 Desember 2010 – 18:09 WITA

Manado Today – Gubernur Sulut Drs Sinyo Harry Sarundajang (SHS) mengungkapkan, kehadiran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut, selain mengemban tugas sebagai eksternal control bagi Pemerintah Daerah, menjadi juga lembaga konsultasi dalam mengefektifkan pengelolaan keuangan daerah. Hal itu dikemukakannya, saat menghadiri penandatanganan kesepakatan bersama antara BPK-RI dengan DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota se Sulut yang dilaksanakan di Aula Kantor Perwakilan BPK Sulult, Kamis (09/12/2010).

MoU antara BKP RI dengan DPRD Sulut, dan DPRD se Kabupaten/Kota di Sulut

MoU antara BKP RI dengan DPRD Sulut, dan DPRD se Kabupaten/Kota di Sulut

Disampaikannya lagi, penandatangan MoU antara BPK dan DPRD Kabupaten/Kota ini, menunjukkan tekad juga bahwa semua daerah di Sulut, mendukung tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance),  menuju pada pemerintahan yang bersih (Clean Government).

Lanjutnya mengatakan, pengawasan yang terpadu dan sistematis penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat diperlukan. Sebab jika akuntabilitas kinerja penyelenggara negara dapat diterima oleh masyarakat, maka kredibilitas pemerintah akan meningkat.

“Komitmen untuk membangun pengelolahan keuangan daerah, itu sangat penting,” kata SHS seraya berharapa kedepan Pemprov Sulut akan dapat mempertahankan Opini WTP,  dan Kabupaten/Kota di Sulut juga, akan memacu kinerja pengelolaan keuangan agar dapat mendapatkan opini WTP.

Sementara itu, Ketua BPK RI Drs Hadi Purnomo AK, menjelaskan bahwa maksud dilaksanakannya penandatanganan kesepakatan tentang mekanisme dan tatacara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulut, untuk memberikan Legal Certainty (Kepastian Hukum) bagi pelaksanaan mekanisme itu sesuai dengan amanat Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang BPK.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari program sinergitas BPK RI, yang menurut UU memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan Pemerintah (Pusat), Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Badan layanan Umum (BLU) dan semua pihak yang mengelola keuangan Negara,” kata Purnomo.

Lanjutnya lagi, kedepan BPK akan melakukan performance Accounting, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pemerintahan, dalam memberikan manfaat bagi rakyat, dimana laporan yang akan diserahkan terdiri dari 3 yaitu, laporan hasil pemeriksaan BPK, ikhtisar hasil pemeriksaan semester, dan hasil evaluasi laporan akuntasi.

Dalam kesempatan tersebut, dihadiri juga oleh Anggota IV BPK RI yang membidangi BUMN dan ESDM DR. Ali Maskur Musa SH.MH, Sekjen BPK-RI, Drs Hendar Ristriawan, dan Auditor Utama BPK-RI Drs Sutrisno, serta Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Sulut bersama Bupati/Walikotanya masing-masing. (ton)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading