Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Nasional

Soal Kepegawaian, Kewenangan Kepala Daerah Bakal Dibatasi

Redaksi Manado Today   |   2 Desember 2010 – 18:23 WITA
Jakarta Today – Komisi II DPR RI Kamis (02/12/2010), melaksanakan dengar pendapat dengan Mendagri Taufik Effendi serta Tim perumus Rancangan Undang-Undang Pokok Pokok Kepegawaian, sebagai pengganti undang-undang kepegawaian yang lama.  Pemaparan Tim Ahli/Pakar terhadap draft RUU dan NA ttg Pokok-pokok Kepegawaian yang dipimpin Prof DR Sofyan Effendi seorang Guru Besar di UGM.

Berdasarkan sebagian pemaparan, terungkap kewenagan seorang pejabat politik tidak lagi menyentuh terhadap Pengangkatan, Promosi maupun Penempatan seorang Aparatur Negara dalam sturktur pemerintahan baik di Pusat maupun di daerah. RUU itu juga mengatur terhadap, tidak diperkenankannya Apartur Negara membentuk persatuan-persatuan, seperti yang ada saat ini.

Menurut anggota Komisi II DPR RI utusan Sulut Vanda Sarundajang pada manadotoday, dasar penggantian UU No. 8 Tahun 1974 yang direvisi dengan terbitnya Undang-Undang  No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, adalah soal penataan kembali aparatur penyelenggara negara dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi, sehingga terjadi perombakan total tehadap UU Nomor 8 tahun 1974 yang direvisi dengan UU Nomor 43 tahun 1999 dengan keluarnya Undang-Undang yang baru dan sementara dalam pembahasan DPR RI.

“Pengajuan RUU ini bukan lagi sebagai revisi, melainkan undang-undang Baru dan ini terjadi atas kesepakatan bersama, setelah terjadi perombakan total terhadap UU nomor 43 tahun 1999,Bahkan pengistilahan pegawai juga mengalami perubahan,” ujar Sarundajang.

Selanjutnya, Putri Gubernur Sulut ini menyebutkan, dirinya mencermati inti dari pengajuan RUU Kepgawaian yang baru, adalah mejaga netralitas aparatur negara, dengan tidak dilibatkannya pejabat politik, sebagai penentu dalam penempatan, promosi maupun pengangkatan seorang apartur negara. (IS) 

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

One Response »

  • Akyu mengatakan:

    kenyataan di lapangan, amper semua lini kepala daerah kota/kabupaten [pejabat pilihan politik] yang ator2 tu penempatan personil menduduki jabatan dan ator2 personil non job.

    di atas angin karu yah.

    noh skarang, so mo mbrojol RUU Pokok2 Kepegawaian yang baru, so mo ancang2 lai gaya baru tu para pejabat polityik (calon pejabat polityik) supaya nyanda kala angin dari bakal UU Pokok2 Kepegawaian yg baru hihihiiii…

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading