Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Bitung

Sondakh ‘Curhat’ Soal Nelayan Tangkap ke Sekjen KKP Gellwy Yusuf

Aldy Monareh   |   8 Maret 2012 – 18:45 WITA
hanny sondakh

Sondakh bersama Sekjen KKP saat di bandara Sam Ratulangi

Bitung, (manadotoday.com) – Keseriusan pemerintah Kota Bitung dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat teristimewa masyarakat Nelayan Tangkap patut diapresiasi.
Buktinya meski hanya kebetulan bertemu dengan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Dr Gellwy Yusuf, di ruang tunggu Bandara Sam Ratulangi Kamis (8/3/2012). Namun kesempatan tersebut tidak disia-siakan Sondakh dalam memperjuangkan nasib para nelayan tangkap di Kota Bitung.
Dalam kesempatan tersebut diungkapkan Sondakh, bahwa saat ini hasil yang didapatkan oleh para Nelayan tangkap sudah tidak lagi memadai seiring dengan sulitnya mendapatkan BBM dan perubahan cuaca ekstrim yang terjadi.
”Kesulitan mendapatkan hasil juga disebakan dengan keluarnya Permen nomor : 49/MEN/2011 tentang perubahan atas peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 14/MEN/2011 tentang usaha perikanan tangkap,” ujar Sondakh dihadapan Sekjen KKP ini.
Sondakh mengatakan bahwa para nelayan perlu mendapatkan kemudahan dan pengayoman dari pemerintah pusat.Apalagi pemerintah daerah telah memberikan berbagai kemudahan termasuk dibebaskannya berbagai bea yang tujuannya untuk meningkatkan hasil tangkapan dan agar para Nelayan tangkap ini sejahtera.
”Ada puluhan ribu warga Bitung yang menggantungkan hidupnya di mata pencaharian ini (Nelayan tangkap, red) belum lagi industri pengelolahan yang membeli hasil tangkapan Nelayan ini, yang mempekerjakan puluhan ribu buruh, ini juga yang harus dipikirkan,” kata Sondakh.
Dalam kesempatan tersebut kata Sondakh, ia juga mengeluhkan adanya perbedaan pelayanan BBM bagi kapal lokal dan ex asing diatas 30 GT yang telah berbendera Indonesia, dimana kapal lokal mendapatkan 25 kilo liter/bulan sementara kapal ex asing tidak seperti halnya kapal lokal.
”Begitupun Perpres Nomor 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar tertentu, dinilai menyengsarahkan para Nelayan. Karena salah satu kalausul menyebutkan perahu diatas 30 GT harus membeli dengan harga non subsidi,” keluh Sondakh.
Sementara Sekjen KKP Dr Gellwy Yusuf, menyampaikan terima kasih atas masukan yang disampaikan Walikota Bitung Hanny Sondakh. ”Saya akan mempelajari serta akan berjuang bersama nelayan Bitung, sehingga aturan yang dikeluarkan dapat menciptakan iklim infestasi yang baik di sektor Perikanan di Indonesia termasuk di Kota Bitung, untik peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gellwy. (lou)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading