Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Berita Pilihan

Sosialisasi Pembuatan Perda, Baleg DPRD Gandeng Pemprov Sulut

Redaksi Manado Today   |   8 Desember 2010 – 09:33 WITA

 

Ketua Badan Legislasi DPRD Sulut Victor Mailangkay SH MH

Manado Today – Sosialisasi proses penyusunan sebuah aturan sebagai acuan pelaksanaan proses pembangunan dan pemerintahan di Sulawesi Utara, diantaranya proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sebelum disahkan menjadi Peraturan daerah (Perda), merupakan tekad Badan Legislasi (Baleg) DPRD Sulut pimpinan Victor Mailangkay SH MH.

Bahkan dalam upaya memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap pembuatan aturan itu, Baleg menggandeng pihak Eksekutif yakni pemerintah provinsi (Pemprov) Sulut sebagai mitra kerja dan menggelar sosialisasi secara bersama-sama. Seperti yang dilaksanakan di salah satu stasiun televisi lokal Manado baru-baru ini.

Dijelaskan Viktor Mailangkay.SH.MH,  Peraturan Daerah yang adalah Peraturan Perundang-undangan dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur . Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sementara itu juga dijelaskan klasifikasi Peraturan Daerah terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah yang dibentuk dan berlaku di Kabupaten/Kota.
“Untuk menghindari keluarnya aturan yang tumpang tindih antara Pemprov dan kabupaten/kota, maka disarankan pembentukan satu forum untuk regulasi ataupun forum legislasi daerah, dimana melibatkan unsur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota/DPRD Kabupaten/Kota. Dan dapat disebutkan disini, pada tahun 2011 DPRD Provinsi dalam  tiga masa sidang, akan merencanakan dua Ranperda inisiatif dua Ranperda mengenai pedoman penyusunan Perda dan yang kedua Ranperda penyusunan Program Legislasi Daerah atau Proloegda,” tegas Mailangkay.

Dikesempatan terpisah Kepala Biro Hukum Pemprov Christian Talumepa, memaparkan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, dimana perangkat daerah yang terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Biro/Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dapat mengajukan prakarsa penyusunan Ranperda kepada Sekretaris Daerah. “ Dalam pengajuan, apabila disetujui Sekretariat Daerah, maka pimpinan satuan kerja menyiapkan draft awal dan melakukan pembahasan yang melibatkan Biro/Bagian Hukum, unit kerja terkait dan disosialisasikan ke masyarakat,” kata Talumepa. (vian)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading