Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Advetorial

Tahun Kemajuan Pemilukada di Sulut

Redaksi Manado Today   |   31 Desember 2010 – 18:47 WITA

CATATAN AKHIR TAHUN : ALVIAN SUMUAL

MENGAWALI catatan akhir tahun 2010, Dalam UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah bahwa DPRD adalah bersama dengan Pemerintah Daerah sebagai penyelengara pemerintahan. Artinya DPRD juga berkewajiban mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada masyarakat. Dalam hukum tata negara tidak di atur tentang kewajiban DPRD mempertanggungjawakan kinerjanya kepada masyarakat, tetapi sudah semestinya jika DPRD yang di pilih masyarakat mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan prinsip good goverment tentang akuntabilitas.

Selama ini pertanggunganjawab penyelenggara negara lembaga negara di negara kita tidak seimbang, jika eksekutif harus mempertanggungjawabkan kinerjanya sementara legislatif tidak. Masyarakat berhak tahu apa yang sudah di lakukan DPRD untuk masyarakat karana mereka dipih masyarakat. Sudah berapa PERDA selama masa jabatan legislator, PERDA apa saja yang sudah di buat dan karena DPRD juga menggunakan dana APBD bagaimana pertangungjawabanya kepada masyarakat . Pertanyaan-pertanyaan ini sesungguhnya adalah yang ada di dalam pikiran masyarakat. Sebaiknya di akhir tahun masa jabatan DPRD bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Tidak adanya regulasi yang mengatur tentang pertanggungjawaban DPRD kepada masyarakat bukan berarti tidak harus melakukan hal tersebut. Justru jika DPRD ingin dipercaya kembali dalam pemilu oleh masyarakat ada kewajiban moral yang harus di penuhi yaitu memberikan laporan pertanggungjawab kinerjanya kepada masyarakat selama lima tahun.

Dilantik pada tanggal 7 September 2010 akhirnya 45 anggota DPRD resmi menjadi representasi dari masyarakat Sulawesi Utara sebagai ,Budgeting / anggaran APBD dan APBD Perubahan ,Kontroling / pengawasan eksekutif ,Legislasi / pembuatan perda-perda
Dari latar belakang fraksi yang berbeda di antaranya Golkar 12 kursi,PDI.P 9 Kursi,Demokrat 7Kursi,PDS 4 Kursi ,Pan 3 Kursi,Gerindra 3 Kursi,Barnas 3 Kursi,PKPI 1 Kursi,PPI 1Kursi,PKS 1Kursi ;Hanura 1 Kursi, pada akhirnya Pdt.Meiva Lintang dari partai Golkar sebagai Ketua DPRD Sulawesi Utara serta di bantu oleh tiga orang Wakil Ketua DPRD diantaranya Joudy Watung.SH (Demokrat) Sus Pangemanan.Spd(PDI Perjuangan) dan Drs.Arthur Kotambunan.Bsc(PDS).
Pada triwulan pertama DPRD Sulut di Perhadapkan dengan pembahasan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2010 di tingkat Badan Anggaran DPRD Sulawesi Utara (Sulut),. Anggaran Pilkada sebesar Rp105 miliar, yang terdiri dari pemanfaatan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp90 miliar, Panwas Rp11,2 miliar serta sektor keamanan Rp3 miliar sangat besar. Karena besarnya anggaran Pilkada itu, akhirnya dilakukan pergeseran anggaran pada APBD tahun 2010 dengan mengorbankan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.
Dengan tujuan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat pada triwulan kedua DPRD melakukan penolakan terkait pemberlakuan kebijakan talangan dana cengkih bagi petani, karena dinilai tidak optimal untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan merugikan keuangan daerah.
Dana talangan cengkih tidak mungkin terjadi karena tidak ada pos anggaran khusus dibuat dalam APBD, sehingga sulit diberlakukan,” kata anggota Komisi II bidang Perekonomian DPRD Sulut, Sunardi Sumantha,
Masalah cengkih ini bergulir sampai dengan DPRD mendukung pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk DPRD Sulawesi Utara mendukung kebijakan pemerintah provinsi setempat untuk melakukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait bagi hasil cukai rokok khususnya komoditas cengkih yang diabaikan dalam aturan.
Memang pada saat panen raya cengkih, harga jual komoditas unggulan itu sering jatuh dibawah harga normal sekitar Rp40 ribu per kg, serta tidak cocok dengan biaya pengeluaran petani.
“Jika terjadi impor cengkih di Indonesia, jelas sangat merugikan petani karena minimnya pembelian dari sejumlah pabrik ke petani,” kata anggota DPRD Sulut yang juga Sulut, Lexi Solang.
Pada triwulan ketiga DPRD memfokuskan kepada pilkada Sulawesi Utara 2010
dengan memintah KPU DPRD Sulawesi Utara (Sulut) mengharapkan pelaksanaan pilkada di daerah itu tidak ditunda dari jadwal yang ditetapkan pada Juli 2010.
“Kalau pilkada dipaksakan ditunda, banyak konsekwensi yang harus diterima termasuk kepercayaan masyarakat akan berkurang,” kata Ketua Komisi I DPRD Sulut John Dumais
Serta DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menolak rencana pemerintah merevisi Pemilihan Gubernur (Pilgub) untuk dikembalikan pemilihannya ke tangan wakil rakyat.
“Merevisi Undang Undang Pemerintahan Daerah dengan mengembalikan Pilgub ke DPRD, sama saja dengan mengembalikan fakta sejarah tentang demokrasi rakyat,” kata anggota DPRD Sulut, Benny Ramdhani
DPRD Sulawesi Utara (Sulut) juga mengharapkan pembentukan Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada di beberapa kabupaten dan kota dipercepat seiring dengan tahapan tersebut yang harus sudah berjalan.
“Masih ada beberapa kabupaten dan kota yang ternyata tidak memiliki keanggotaan Panwas, ini tentunya sangat riskan dalam menjalankan tahapan Pilkada,” kata Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Sulut, John Dumais
Sampai pada terpilihnya Gubernur S.H.Sarundayang DPRD Sulawesi Utara berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melantik langsung Gubernur-Wakil Gubernur Sulut terpilih periode 2010-2015 Sinyo Harry Sarundajang-Djauhari Kansil (SHS-Kansil) pada 14 September 2010.
“Kami sempat mendengar bahwa Presiden akan melantik langsung Gubernur Sulut terpilih seiring dengan kemajuan pembangunan yang pesat di daerah itu,” kata Ketua Komisi I DPRD Sulut John Dumais
DPRD Sulawesi Utara (Sulut) juga menyarankan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau menemukan pelanggaran selama tahapan Pilkada, sebaiknya diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“MK merupakan sarana untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, gunakan itu sebaik mungkin sekaligus menghindari opini berkembang tentang dugaan kecurangan ditengah masyarakat,” kata anggota DPRD Sulut, Lexi Solang
Lewat pleno penetapan hasil suara Pilkada Gubernur Sulut 2010, yang berakhir pada 13 agustus 2010, dengan menempatkan pasangan SH Sarundajang-Djauhari Kansil (Partai Demokrat) meraih 395.096 suara atau 32,02 persen.
Kemudian urutan kedua pasangan Stefanus Vreeke Runtu-Marlina Moha Siahaan (Golkar) dengan 310.538 suara atau 25,17 persen, urutan ketiga Elly Engelbert Lasut-Henny Wullur (Gabungan Partai) dengan 273.198 suara atau 22,14 persen.
Serta untuk urutan keempat diraih Ramoy Markus Luntungan-Hamdi Paputungan (PDI Perjuangan) 255.149 suara atau 20,68 persen dan pada Senin 20 September 2010 Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut terpilih Drs Sinyo Harry Sarundajang (SHS) dan Drs Djouhari Kansil MPd (DjK), akhir-nya secara resmi menakhodai Sulut untuk lima tahun kedepan, periode 2010-2015, dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi SH MH atas nama Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Hall Grand Kawanua International City (GKIC), Manado. Disaksikan kurang lebih 2000 pasang mata, pelantikan dan serahterima jabatan tersebut dibalut penuh hikmat dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Sulut. Sidang itu dalam rangka pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut masa jabatan 2010-2015.
Di tahun yang sama DPRD Sulawesi Utara (Sulut) siap membantu sejumlah wilayah yang mewacanakan pemekaran daerah otonom, dengan memberikan rekomendasi politik sesuai undang undang berlaku.
“Rekomendasi politik siap diberikan asalkan kajian pemekaran sudah sesuai prosedur, sehingga tidak lagi bermasalah di Kementerian Dalam Negeri,” kata Ketua Komisi I bidang Pemerintahan DPRD Sulut John Dumais
Itu terbukti lewat DPRD Sulawesi Utara (Sulut) mendukung rencana pemekaran Kota Langowan dan Kabupaten Minahasa Selatan Atas (Minsela) untuk menjadi daerah otonom baru di provinsi itu.
“DPRD Sulut sangat mendukung upaya masyarakat menghadirkan daerah otonom baru, asalkan sudah memenuhi persyaratan,” kata Wakil ketua DPRD Sulut Sus Sualang Pangemanan
“DPRD Sulut sudah meneliti dan mengkaji draf pemekaran yang masuk, ternyata sudah cukup memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI,” kata Ketua DPRD Sulut Meiva Lintang
Pada triwulan keempat tepatnya tanggal 28 September dinihari DPRD di landa dukacita salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sulawesi Utara, Fidel Pranata Damopolii meninggal dunia di kediaman keluarganya di Passi, Kecamatan Passi Barat sekitar pukul 04.10 Wita.Fidel yang adalah Putra Mantan Ketua DPRD Sulut Periode 2004-2009.
Kelanggkaan BBM khususnya premium hampir semua SPBU di Sulawesi Utara menjadi perhatian khusus akibatnya DPRD Sulut meminta agar Pertamina bisa segera melakukan langkah antisipasi dan memberikan penjelasan, apa yang menjadi penyebab terjadinya kelangkaan.
“Masalah kelangkaan ini harus segera diselesaikan, jika tidak masyarakat akan mengalami kesulitan karena imbas dari kelangkaan sangat luar biasa pengaruhnya di tengah masyarakat,” kata Ketua Komisi II DPRD Sulut Steven Kandouw
Pada akhir tahun Badan Legislasi (Baleg) DPRD Sulawesi Utara (Sulut) akan melibatkan sejumlah media untuk melakukan sosialisasi pembahasan rancangan Peraturan Daerah (Perda) di tahun 2010-2011.
“Media merupakan alat paling tepat dan efektif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga sangat perlu untuk dilibatkan,” kata Ketua Baleg DPRD Sulut Victor Mailangkay.
Dan mengakhiri tahun 2010 DPRD Sulawesi Utara menggelar masa reses pada akhir tahun 2010, untuk menyerap aspirasi masyarakat sebelumnya DPRD Sulawesi Utara sudah menggelar dua kali reses.
Serta mengadakan paripurna DPRD Sulut yang mengagendakan penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses ke III anggota DPRD Sulut, dibuka ketua DPRD Sulut Meiva Lintang yang didampingi wakil ketua Sus M Pengemanan SPD dan wakil gubernur Djauhari Kansil, sekaligus menutup masa sidang tahun 2010.

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading