Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Berita Pilihan, Tomohon

Tim BKKBN Pusat Nilai SMA Kosgoro Tomohon

Staff Manado Today   |   6 Mei 2011 – 14:02 WITA

Lomba PIK-R Tingkat Nasional

Tomohon Today – Masuk dalam tiga besar nasional Pusat Informasi Konsultasi Remaja (PIK-R), SMA Kosgoro Tomohon sebagai utusan Provinsi Sulut dikunjungi tim Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat.

Tim BKKBN Pusat yang turun menilai PIK-R SMA Kosgoro Tomohon

Foto : Tim BKKBN Pusat yang turun menilai PIK-R SMA Kosgoro Tomohon.

Tujuan kunjungan itu sendiri adalah melakukan penilaian terhadap PIK-R sekolah tersebut. Dua daerah lain yang menjadi finalis adalah Provinsi Bali dan Kalimantan Tengah (Kalteng)

”Ya, tim penilai datang ke SMA Kosgoro untuk menentukan siapa nanti yang akan menjadi juara tingkat nasional,” ungkap Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKB-PP) Kota Tomohon dr Olga Karinda sebagai instansi pembina PIK-R di Kota Tomohon.

Dikatakan Karinda, Plt Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak merespons positif diikutsertakannya SMA Kosgoro untuk bersaing PIK-R di tingkat nasional.

Tim penilai terlihat terkesan dengan materi yang dibawakan oleh siswa SMA Kosgoro.(ark)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

One Response »

  • iko mengatakan:

    Jepang adalah salah satu negara dengan kebijakan yang sama berhasil meningkatkan kualitas kompetensi guru dan memberikan penghargaan berupa tunjangan profesi yang sangat layak kepada guru atas keprofesionalannya. Konon di Jepang, perlakukan dan penghargaan terhadap guru berawal dari setelah Hiroshima dan Nagasaki rata dengan tanah akibat dibom sekutu dalam PD II. Hal pertama yang ditanyakan kaisar kepada perdana menterinya adalah berapa guru yang masih hidup. Sang kaisar pun meminta guru-guru yang tersisa untuk dijaga, dipelihara, diberi makan yang cukup, dan diberi kesejahteraan yang memadai karena sang kaisar beranggapan bahwa guru adalah pijakan arah bangsa. Dari dulu hingga sekarang posisi guru di negeri Sakura tersebut amat terhormat dengan tunjangan profesi yang sangat tinggi yang sering menimbulkan kecemburuan pihak yang lain. Tidak mengherankan, negara itu maju pesat karena menjadikan guru sebagai arah pijakan bangsa. Keberhasilan program peningkatan mutu dan kesejahteraan guru juga dialami oleh Singapura dan Korea Selatan.
    Di Amerika Serikat, pelaksanaan sertifikasi guru justru berjalan amat lambat. Sebagaimana menurut Fasli Jalal (mantan Dirjen PMPTK) bahwa di Amerika Serikat kebijakan sertifikasi bagi guru belum berhasil meningkatkan kualitas kompetensi guru. Hal ini antara lain dikarenakan kuatnya resistensi guru. Sebagai contoh dalam kurun waktu sepuluh tahun, mulai tahun 1997 – 2006, Amerika Serikat hanya mentargetkan 100.000 guru untuk disertifikasi. Kalau demikian kenyataannya, berarti masih banyak guru yang belum tersertifikasi di negeri Paman Obama tersebut hingga kini.
    Akan tetapi, sekalipun masih banyak guru yang belum tersertifikasi, dan bahkan program sertifikasi belum berhasil meningkatkan kualitas kompetensi guru karena kuatnya resistensi. Namun, untuk yang namanya profesionalisme dan profesionalitas kinerja guru, lambat atau cepat kebijakan sertifikasi harus tetap jalan. Sebagaimana karakter orang-orang Amerika yang sangat menjunjung tinggi dan menghargai profesionalitas kinerja guru dan bahwa pemberian jaminan kesejahteraan hidup layak juga menuntut kinerja yang profesional, sama halnya dengan tuntutan kinerja bagi guru-guru profesional di Jepang.
    Bagaimana dengan Indonesia? Dari segi kuota tentu jauh melampaui target Amerika Serikat yang hanya mentargetkan 100.000 guru untuk disertifikasi. Indonesia dalam kurun waktu yang sama (sepuluh tahun ke depan sejak tahun 2006) tidak tanggung-tanggung mentargetkan 2,7 juta guru tersertifikasi. Tersirat makna pemerintah Indonesia hendak mengejar target capaian program, atau demi percepatan pendidikan yang bermutu, ataupun yang paling penting adalah percepatan program sertifikasi demi mewujudkan impian kesejahteraan bagi seluruh guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
    Dalam kaitan dengan proses sertifikasi, maka untuk mensertifikasi guru sebanyak itu, pemerintah Indonesia mengawalinya dengan menghadirkan sebuah undang-undang yang terkenal dengan sebutan UUGD atau Undang-Undang Guru dan Dosen sejak tahun 2005. Uji sertifikasi guru itu sendiri sebagai perwujudan dari UUGD baru dapat direalisasikan satu tahun kemudian, yakni pada tahun 2006.
    Sekarang dengan umur sertifikasi baru sekitar 4 tahun, namun sudah menghasilkan ribuan guru penyandang nama sebagai guru profesional dengan bukti sertifikat profesi. Dari segi kuantitas jumlah peserta sertifikasi guru, dapalah dikatakan berhasil mencapai target sesuai quota mulai dari tahun pertama (2006) dan akan terus bertambah di tahun-tahun mendatang sampai akhirnya semua guru (2,7 juta guru) hingga tahun 2015 sudah tersertifikasi dan menyandang gelar guru profesional.
    Akan tetapi dari segi kualitas, justru melahirkan sebuah pertanyaan bagi kita: apakah program sertifikasi guru secara otomatis dapat meningkatkan kualitas kompetensi guru yang berdampak pada mutu pendidikan? Satu pertanyaan penting yang lain bagi kita: adakah jaminan bahwa dengan memiliki sertifikasi, guru menjadi lebih berkualitas dan mutu pendidikan pun mengalami peningkatan?
    Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebaiknya terlebih dahulu kita memahami bersama bahwa program sertifikasi guru merupakan terobosan pemerintah di bidang pendidikan. Kebijakan yang diharapkan dapat mendongkrak mutu pendidikan sekaligus mengangkat harkat dan martabat guru, melalui perbaikan kesejahteraannya yang selama ini tergolong kelas Oemar Bakri. Memang sudah menjadi ketetapan politik bahwa pendidik adalah bagian dari pekerjaan profesional, yang berhak mendapatkan hak-hak sekaligus kewajibannya secara profesional. Dengan begitu diharapkan pendidik dapat mengabdikan secara total pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi tersebut.
    Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tentu menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas kompetensi guru lewat keharusan guru memiliki kualifikasi Strata S1 atau D4, dan memiliki sertifikat profesi. Dengan memiliki sertifikat profesi ini dijamin guru akan mendapatkan tunjangan profesi sebesar 1 bulan gaji pokok guru. Dalam hubungan itulah program ini digelar dalam bingkai uji sertifikasi. Sehingga kelak semua guru harus memiliki sertifikat sebagai lisensi atau izin mengajar.
    Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 (ayat 1) UUGD bahwa seorang pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran; Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru; Kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.
    Untuk jelasnya kompetensi pedagogik, adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian, adalah kepribadian pendidik yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan beraklah mulia.
    Selanjutnya kompetensi profesional, adalah kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan. Sedangkan kompetensi sosial, adalah kemampuan pendidik berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat.
    Untuk dapat menetapkan bahwa seorang pendidik (guru) sudah memenuhi standar profesional yang mencakup keempat kompetensi tersebut, maka pendidik yang bersangkutan harus mengikuti uji sertifikasi dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk kumpulan dokumen yang mendeskripsikan : kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.
    Guru yang memenuhi penilaian portofolio berarti lulus dan kepadanya berhak mendapat sertifikat pendidik. Sedangkan guru yang tidak lulus penilaian portofolio tidak perlu kuatir, karena masih ada jalan lain yakni melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi portofolio agar mencapai nilai lulus, atau wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) profesi guru yang diakhiri dengan evaluasi/penilaian sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi. Guru yang lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru berhak mendapat sertifikasi pendidik. Jadi, untuk mendapatkan sertifikat profesi pendidik, guru akan diperhadapkan pada dua kenyataan, antara lulus dan tidak lulus. Artinya, uji sertifikasi guru bukan hanya mengenal kategori lulus tetapi juga tidak lulus.
    Kenyataan
    Kenyataan di lapangan, guru yang mengikuti uji sertifikasi baik dalam bentuk penilaian portofolio maupun guru yang mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru, hampir tidak ada kendala untuk mencapai kelulusan atau untuk mendapatkan sertifikat profesi pendidik. Wajar saja, sebab sekalipun proses mencapai tujuan penuh perjuangan dan bahkan persoalan terutama yang berkaitan dengan pengalaman mengajar (masa kerja), prestasi akademik, dan karya pengembangan profesi guru, tetapi ujung-ujungnya semua guru tetap akan mendapat sertifikat profesi pendidik itu.
    Tidak bisa dipungkiri di daerah-daerah yang baru mekar dengan adanya target kuota, membuka peluang bagi guru-guru baru yang belum memiliki pengalaman kerja yang cukup (masih jauh dari persyaratan) ikut sertifikasi dan dinyatakan lulus serta berhak mendapat sertifikat profesi pendidik. Persoalan juga muncul dari berbagai daerah yang secara geografis memiliki tingkat pendidikan yang relatif tertinggal, dengan kemampuan dan prestasi akademik pendidik yang pas-pasan. Hal ini berarti, kalau UUGD dilaksanakan tanpa kompromi maka sebagian besar dari pendidik di daerah ini tidak akan lolos sertifikasi. Tetapi dengan pertimbangan kemanusiaan, kelulusan bisa diraih dan status sebagai guru profesional juga bisa diperoleh. Sekalipun kemampuan guru melakukan karya pengembangan profesi, patut dipertanyakan.
    Penelitian tindakan kelas (PTK) salah satu karya besar bagi guru demi pengembangan profesi yang harus dilakukan oleh guru namun terabaikan, dikarenakan ketidakmampuan guru melakukan kegiatan penelitian. Untuk itu patut dipertanyakan, apa makna sebuah kelulusan tanpa kemampuan guru melakukan pengembangan profesi, kreatifitas, dan inovasi? Dengan kelulusan 100% guru dalam setiap uji sertifikasi berarti tanpa ketidaklulusan (tidak lulus). Apakah hal ini berarti pula semua guru peserta uji sertifikasi telah memenuhi standar profesional sehingga yang bersangkutan layak disebut guru yang profesional (berkualitas?). Ingat, standar tidak mengenal toleransi. Jadi, kalau belum mencapai standar profesional, sebagaimana sertifikasi itu merupakan standar nasional yang harus dipatuhi, maka seharusnya tidak ada toleransi bagi pendidik (guru) yang belum memenuhi standar.
    Kembali pada sebuah pertanyaan di awal tulisan ini, apakah program sertifikasi guru secara otomatis dapat meningkatkan kualitas kompetensi guru yang berdampak pada mutu pendidikan? Jawabannya adalah bahwa program sertifikasi guru hanya dapat memberikan jaminan kelulusan 100% secara otomatis. Tetapi melalui proyek ini tidak secara otomatis dapat meningkatkan kualitas kompetensi guru. Diklat profesi guru misalnya, yang dilaksanakan hanya dalam waktu singkat dan teramat mudah untuk sebuah kelulusan tetapi tidak cukup untuk melahirkan SDM tenaga pendidik yang kompeten dan benar-benar profesional.
    Kecenderungan
    Disadari bahwa sekarang ini ada kecenderungan sertifikasi menjadi tujuan. Yang dituju adalah kelulusan (lulus 100%), sertifikat profesi, dan ujung-ujungnya tunjangan profesi. Padahal tujuan utama yang sesungguhnya adalah kualitas. Jadi, sertifikasi harus dipahami sebagai sarana atau instrumen untuk meningkatkan kualitas kompetensi guru. Sertifikasi bukan tujuan, melainkan sarana untuk mencapai suatu tujuan, yakni keberadaan guru yang berkualitas. Kesadaran dan pemahaman ini akan melahirkan aktivitas yang benar, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai kualitas.
    Kalau seorang guru kembali masuk kampus untuk kualifikasi (S1) berhubung ada program “meng-S-1 kan” guru di mana-mana di daerah ini, maka belajar kembali ini harus dipahami sebagai upaya untuk mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, sehingga mendapat ijazah S-1. Memperoleh Ijazah S-1 di sini bukan tujuan yang harus dicapai dengan segala cara, termasuk cara yang tidak benar (menghalalkan segala cara demi meraih ijazah S-1) melainkan konsekuensi dari kegiatan belajar untuk mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dan ketrampilan baru.
    Demikian pula kalau seorang guru mengikuti uji sertifikasi, tujuan utama bukan untuk mendapatkan sertifikat sebagai guru profesional demi tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam standar kompetensi guru. Tunjangan profesi adalah konsekuensi logis yang menyertai adanya kemampuan kompetensi yang dimaksud. Dengan menyadari hal ini maka guru tidak akan mencari jalan pintas guna memperoleh sertifikat profesi, kecuali membekali diri dengan segala sesuatu secara benar atau mempersiapkan diri belajar yang benar untuk menghadapi uji sertifikasi.
    Untuk itu idealnya memang guru yang dinyatakan lulus sertifikasi adalah guru yang sebelumnya sudah profesional. Bukan keprofesionalan hasil Diklat dan bukan pula sebaliknya keprofesionalan yang diraih dengan jalan pintas atau dengan cara yang tidak profesional, sehingga uji sertifikasi lebih memiliki makna bukan sebagai kesempatan mendapatkan sesuatu tetapi sebagai pengakuan atas pengalaman profesional guru. Dengan demikian, maka perjuangan kita yang paling penting bukan meraih sesuatu dari sertifikasi tetapi mempertahankan dan meningkatkan kualitas sebagai guru profesional.
    Harapan Profesi
    Guru profesional adalah guru yang telah memenuhi standar profesional. Guru yang sudah memenuhi standar profesional adalah guru yang berkualitas. Guru yang berkualitas, layak menerima tunjangan profesi pendidik (TPP) sebagai wujud pengakuan atas kualitas pengalaman profesional guru.
    Guru yang telah menerima tunjangan profesi pendidik adalah guru sejahtera. Akan tetapi kesejahteraan itu sendiri justru masih jauh dari harapan. Masih harus diperjuangkan terus menerus. Dengan harapan, semoga kesejahteraan yang dijanjikan bukan lagi sekedar sorga telinga dan semoga status sebagai Oemar Bakri tinggal kenangan. Karena selama ini guru hanya terbiasa menerima penghargaan cukup dengan setangkai bunga plastik pemberian siswa diiringi nyanyian Himne Guru dengan linangan air mata karena guru pahlawan tanpa tanda jasa tetapi banyak jasanya.
    Itulah harapan peningkatan profesionalisme sebagai kewajiban tetapi juga kesejahteraan guru yang menjadi haknya. Dan, sudah menjadi harapan bagi ribuan guru yang telah dinyatakan lulus uji sertifikasi untuk tidak dibuat terus menerus menunggu giliran menerima hak berupa tunjangan profesi pendidik sebagaimana yang dijanjikan pemerintah selama ini. Jika demikian kenyataannya, berarti program peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru belum sejalan dengan tujuan UUGD, yakni meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru.
    Hak dan kewajiban guru profesional memang melekat pada tunjangan profesi pendidik. Hak untuk hidup sejahtera dan kewajiban untuk tetap meningkatkan profesionalisme. Berbicara tentang hak memang banyak persoalannya. Antara lain kita tidak bisa menutup mata untuk melihat bahwa ada banyak guru terjebak pada penafsiran yang keliru terhadap profesionalisme (kewajiban) dengan pemberian sejumlah uang (hak) dalam kurun waktu tertentu. Penafsiran keliru tersebut dapat menjerumuskan para guru pada pengerdilan akan makna profesionalisme, bahkan membunuh mentalitas untuk mengabdi dan melayani secara tulus. Profesionalisme janganlah diartikan sama dengan apresiasi kerja, yakni pemberian penghargaan kepada guru yang telah lulus uji sertifikasi dengan sejumlah uang sebagai tanda bahwa ia telah menjadi guru profesional.
    Sebagai guru profesional, maka ia harus memaknai profesionalisme yang menunjuk pada pribadi “a learning person”, yakni pribadi yang mau belajar sepanjang hayat masih dikandung badan, serta kewajibannya untuk terus mempertahankan dan meningkatkan profesionalitasnya sebagai guru. Dengan perkataan yang lain, bahwa untuk memaknai profesionalisme secara positif harus dengan perbuatan nyata, memberikan apresiasi terhadap jabatan profesi dengan jalan berusaha meningkatkan kompetensi dan kinerja sehingga bisa memberikan layanan pendidikan terbaik bagi anak didik. Usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru akan mubasir seandainya guru, baik sebagai pribadi maupun komunitas, tidak mau berubah dan melakukan perbaikan dari dalam diri.
    Salah satu cara meningkatkan kompetensi adalah kemauan untuk terus belajar setiap waktu, memahami kondisi anak, menemukan model-model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan konstektual sesuai kebutuhan dan gaya belajar anak. Guru yang tidak mau berubah dalam arti tidak mau belajar mengikuti perkembangan dan kebutuhan anak serta menerapkan berbagai model pembelajaran kreatif, inovatif, dan kontekstual dalam pembelajaran, merupakan lonceng kematian bagi dunia pendidikan.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading