Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Nusa Utara

Tim Kemenko Polhukam Pantau Perbatasan RI-Filipina

Redaksi Manado Today   |   28 Februari 2012 – 16:21 WITA
Perbatasan RI-Filipina

Tim Kemenko Polhukam pantau perbatasan RI-Filipina

Tahuna, (manadotoday.com) – Tim dari Kementrian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), melakukan kunjungan ke Kabupaten Sangihe untuk memantau langsung situasi perbatasan Republik Indonesia (RI) dengan Negara tetangga Filipina.
Tim yang berjumlah lima orang tersebut dipimpin langsung Marsekal Agus R Barnas selaku ketua tim bersama empat orang lainya, masing-masing, Wawan Kustiawan, Suhendro, Nur Aras Arief dan Heri Abrianto.
Rombongan tiba di Bandara Naha, Selasa (28/2/2012) sekitar pukul 08.00 Wita dan dijemput langsung oleh Bupati Sangihe, Drs HR Makagansa MSi, kemudian diarahkan ke rumah Jabatan Bupati.
Satu jam kemudian, tim Kemenko Polhukam langsung menghadiri rapat dengan Pemkab Sangihe beserta Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sangihe serta sejumlah pimpinan SKPD yang bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Bupati.
Marsekal Agus R Barnas yang duduk di meja pimpinan rapat didampingi Bupati dan Wakil Bupati Sangihe, tampak serius mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah tokoh masyarakat Sangihe, terkait dengan status kewarganegaraan puluhan ribu warga Sangihe yang tinggal di wilayah Filipina bagian Selatan.
Hal lainya yang disampaikan pemerintah daerah melalui Kepala Badan Perbatasan dan Pulau-Pulau terluar, Imanuel Makahanap SH MH, menyangkut legalitas perdagangan tradisional antar Negara dalam hal ini warga Sangihe dengan Filipina.
Makahanap mengatakan, secara De Yure perdagangan antar warga Sangihe dengan Filipina masih illegal, namun secara De Facto aktivitas perdagangan secara tradisional hingga saat ini terus berlangsung.
Dia juga meminta kepada tim agar impinan pemerintah Kabupaten Sangihe agar setiap ijin perdagangan antar warga Sangihe dengan Filipina bisa diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sangihe.
Alasannya, sangat ironis apabila warga Sangihe yang dinggal di kepulauan harus mengurus ijin di Jakarta, sementara usahanya hanya bersifat perdagangan tradisional.
Mendengar hal tersebut, ketua Tim, Marsekal Agus R Barnas langsung member respon sekaligus berjanji bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sangihe beserta sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agaman, akan disampaikan kepada pimpinannya di Jakarta, dalam hal ini Mentri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.
Sementara itu, Bupati Sangihe, Drs HR Makagansa MSi di penghujung acara rapat, menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada Marsekal Barnas beserta timnya, yang sudah melihat langsung kondisi Kabupaten Sangihe sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Filipina. (nal)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading