Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Pemerintahan

Tim Watimpres RI Cari Masukan Pengangkatan Pejabat Eselon I dan II di Pemprov Sulut

Tonny Sumakul   |   3 Agustus 2012 – 23:45 WITA

MANADO, (manadotoday.com) – Tim Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) RI, yang berangotakan lima orang, mengunjungi Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) dalam rangka belajar terkait pengangkatan pejabat Eselon I dan II di lingkup Pemprov Sulut, serta di Kabupaten/Kota di daerah ini.

Ketua Tim Dr. Hyronimus Rowa MSi, yag didampingi Sekretaris Watimpres Andy Selvi Batariani, diterima jajaran Peprov Sulut, dibawa pimpinan Asisten III bidang Administrasi Umum Drs. Edwin Silangen MS dan Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Drs Mecky M Onibala MSi, di ruang Mapaluse, kantor gubernur.

Dalam sambutannya, Hironimus menyampaikan jika pihaknya akan mencari masukan terkait pengalaman Pemprov Sulut, dalam pengangkatan pejabat Eselon I dan II, termasuk pengangkatan Pejabat eselon II di Kabupaten/Kota., termasuk ada indikasi pengangkatan pejabat Eselon I dan II di daerah ada praktek-praktek berbau korupsi, para pejabat dan mantan pejabat tersebut terlihat begitu antusias untuk memberi masukan.

Dari Asisten I Onibal sendiri, memberikan masukan untuk memperkuat jabatan Sekprov, agar eselonnya tidak seperti sekarang sebagai Eselon I.B namun menjadi eselon I.A. Dan untuk Asisten dari Eselon II.A, menjadi eselon I.B.

“Begitu juga dengan jabatan Sekab/Sekot, dari dari Eselon II.A, menjadi Eselon I.B. Dan dalam mutasi jabatan bagi pejabat eselon I dan II di Kabupaten/Kota,” ungkap Onibala.

Sementara untuk Bupati/Walikota kata Onibala, sebaiknya sudah enam bulan memegang jabatannya, baru boleh melakukan mutas.

“Jangan seperti sekarang ini, baru duduk sudah langsung lakukan mutasi. Ini dinilai hanya merusak karier seorang pejabat birokrat,” ungkap Onibala.

Sementara dari Kepala BKD Drs Roy M Tumiwa MPd, menyebutkan, Pemprov Sulut sendiri, dalam melakukan pengangkatan pejabat terus mengacu pada peraturan dan perundang undangan yang berlaku, yakni didalamnya norma, standar dan prosedur.

“Pengangkatan pejabat dilingkungan Pemprov Sulut contohnya. Kami terus mengacu pada Pergub No. 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Jabatan Struktural dilingkungan Pemprov Sulut. Dimana Pergub itu, mengacu pada perpres No.100 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural,” terang Tumiwa.

Sedangkan dari Kepala Biro Pemerintahan dan Humas, Dr. Noudy Tendean SIP, MSi, meminta agar RUU tentang Aparatur Sipil Negara dan RUU Pemda yang sementara dikaji, yang didalamnya memuat prosedur dan mekanisme pengangkatan pejabat eselon 1 (Sekprov) maupun eselon II, agar dapat memasukan pasal tentang perlindungan dan terhadap karier PNS.

“Alasannya, karena sudah banyak dilakukan revisi aturan kepegawaian, namun dinilai lupa memasukan pasal perlindungan terhadap karier PNS,” terang Tendean.

Hadir dalam pertemuan itu juga, yakni beberapa mantan pejabat Pemprov, diantaranya Drs PP Kepel (Mantan Sekwilda Sulut), Drs. Henky Lengkong (Mantan Asisten III), Drs Lona Lengkong (Mantan Kepala Diskominfo ), Drs B. Tilaar (Matan Bupati Sangihe Talaud) dan Drs. Karel Angkow (Mantan Kepala Kesbang). (ton)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading