Iklan Layanan Manado
Minahasa

Bitung

Minahasa Selatan

Minahasa Tenggara

Tomohon

Utama » Pemerintahan

Tujuh Gubernur Daerah Kepulauan Seriusi RUU Kepulauan

Staff Manado Today   |   24 Agustus 2011 – 23:24 WITA

Manado Today – Tujuh Gubernur daerah kepulauan, masing-masing yakni Gubernur Sulawesi Utara, Riau, Maluku, Maluku Utara, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, yang tergabung dalam Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, nampaknya terus mengseriusi Rancangan Undang – Undang (RUU) Daerah Kepulauan, yang merupakan salah satu RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2011. Dimana, ketujuh Gubernur itu, menggelar rapat hotel Borobudur Jakarta, usai melakukan rapat dengar pendapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Sulut B. Mononutu SH, yang mendampingi Gubernur Sulut DR. S. H. Sarundajang dalam pertemuan tersebut, mengatakan, para Gubernur ini, memperdalam dan memperjelas tentang RUU Daerah Kepulauan, yang sangat dinantikan daerah kepulauan.

‘’Ketujuh gubernur ini, benar-benar serius membahas RUU Kepulauan, mengingat daerah kepulauan memiliki berbagai karakteristik diantaranya, luas wilayah laut lebih besar dari darat, penduduk relatif sedikit dan persebarannya tidak merata, masyarakat tersegregasi menurut teritorial pulau dan ketersediaan sumber daya alam yang beragam,” kata Manonutu.

Selain itu, saat ini Baleg DPR RI, juga membahas dua RUU lainnya yang saling berkaitan yakni, RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan RUU tentang Daerah Perbatasan.

Ia mengatakan lagi, salah satu yang diisulkan Sulut, yakni cenderungnya pengaturan hukum yang menyamakan karakteristik daerah, dimana dinilai hanya menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan antar daerah tersebut.

“Ada pengaturan hukum yang dinilai perlu dirubah, dimana banyak disamakannya aturan di daerah dengan wilayah kecil dan jumlah penduduk besar, dan daerah yang wilayah besar tetapi jumlah penduduk relatif kecil dan menyebar,” ungkapnya.

Bahkan katanya lagi, kewenangan daerah di wilayah laut belum diatur secara substansial, sehingga sulit mencapai tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

‘’Jadi penilaian Sulut, UU tentang Daerah Kepulauan, ini sangat diperlukan. Itu akan berguna menjaga karakteristik khas daerah, dimana luas wilayah laut lebih besar dari wilayah darat dengan komunitas masyarakat yang tersegregasi berdasarkan teritorial pulau,’’ kata Manonutu. (ton)

Share Berita Ini ke : Facebook | Twitter | Digg


Komentar yang dikirimkan melalui form di bawah ini menjadi tanggung jawab pengirim| Manado Today berhak untuk memuat , tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca.

Kirim Komentar

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Loading